Kuasa Aktor Anggaran Pemilukada dari Perspektif Teori Konflik Dahrendorf (Studi Kasus Pemilukada Provinsi Bali)

Penelitian ini bertujuan mengungkap kuasa aktor anggaran pemilukada Provinsi Bali Tahun 2012 dan 2013. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan dan dialog dengan partisipan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori konflik Dahrendorf. Teori konflik Dahrendorf menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat disebabkan oleh adanya tekanan kekuasaan dari golongan yang berkuasa ( super-ordinate ) kepada golongan yang tidak berkuasa ( sub ordinate ). Kekuasaan adalah sumber langka. Konflik kekuasaan timbul untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Penelitian ini menemukan bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan pemilukada. Konflik pemilukada berada diseputar kekuasaan eksekutif, legislatif dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Salah satu sumber kekuasaan adalah anggaran. Organisasi yang mengalami konflik dapat menggunakan anggaran untuk mempertahankan kekuasaan. Konflik anggaran pemilukada terjadi pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban anggaran. Konflik perencanaan anggaran pemilukada diakhiri dengan kekuasaan tim anggaran untuk memotong honor penyelenggara. Konflik pelaksanaan anggaran ditunjukkan dengan kekuasaan incumbent dan kekuasaan komisioner yang berlebihan. Dan konflik pertanggungjawaban anggaran diakhiri dengan kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengembalikan kelebihan penggunaan anggaran pemilukada. Implikasi dalam penelitian ini adalah perubahan regulasi untuk menghindari konflik. Perubahan regulasi dilakukan atas sumber anggaran pemilukada dari APBD ke APBN dan perubahan kewenangan komisioner untuk mengganti pejabat struktural KPU