Perlindungan Hukum Bagi Petani Yang Menguasai Tanah Negara Dan Dipergunakan Untuk Usaha Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus Di Desa Sumberklampok-Bali)

Disertasi ini berjudul “Perlindungan Hukum bagi Petani yang menguasai tanah negara dan dipergunakan untuk Usaha Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus di Desa Sumberklampok-Bali)”. Dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria, salah satu langkah pemerintah adalah melakukan program landreform, yang bertujuan untuk pemerataan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Isu hukumnya adalah berangkat dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein. Dengan permasalahan: 1. Mengapa petani yang telah menguasai tanah negara lebih dari 20 tahun dan dipergunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan tidak mendapat jaminan perlindungan hukum atas tanah yang dikuasainya ? 2. Bagaimana politik hukum agraria di bidang Landreform yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi petani yang telah menguasai tanah negara lebih dari 20 tahun ? 3. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum bagi petani yang menguasai tanah negara lebih dari 20 tahun dalam upaya mewujudkan kesejahteraan petani ? Metode penelitian yang dipergunakan adalah, penelitian hukum empiris, dengan beberapa pendekatan yaitu; pendekatan Perundang-undangan, Sejarah, Filosofis, Yuridis Sosiologis. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, jenis data terdiri dari data primer, sekunder, dan tertier. Sumberdata dari lapangan dan dari perpustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, dengan lokasi penelitian di Desa Sumberklampok-Bali. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data bahwa Petani tidak mendapat jaminan perlindungan hukum disebabkan adanya perbedaan interpretasi antara pemerintah Provinsi Bali dengan para petani. Pemerintah Provinsi Bali mengklaim tanah di Desa Sumberklampok adalah asetnya khususnya tanah-tanah yang pernah dikeluarkan Hak Guna Usaha (HGU), sementara para petani mengklaim tanah tersebut hasil membuka hutan untuk memperoleh lahan pertanian. Politik hukum agraria dibidang landreform yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan tujuan landreform yaitu pemerataan dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah dan tidak sesuai dengan harapan para petani yaitu; memberikan kesejahteraan bagi petani dengan prinsip tanah untuk tani, dan kepastian hukum atas tanah yang dikuasai. Konstruksi perlindungan hukum bagi petani yang menguasai tanah Negara lebih dari 20 tahun dan dipergunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan petani, adalah membangun, menata dan menyusun hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Hak Pakai Komunal (HPK) yaitu Hak bersama para petani untuk menggunakan atau memungut hasil atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang penguasaan dan pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing petani dengan pengawasan lembaga tani