Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Perkawinan Tidak Dicatatkan dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Istri.

Penelitian disertasi ini bermula dari pengaturan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Taun 1974, bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya, sebagai aspek pemaksa dari ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, maka diberlakukan sanksi pidana sebagamana diatur dalam Pasal 45 dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun penerapan dari ketentuan pidana tersebut menimbulkan adanya problem yuridis. Pertama adalah konflik norma, yaitu berupa letak ancaman pidana bagi pelaku pelaggaran pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Undang-undang Perkawinan. Letak pengaturan ketentuan pidana ini tentunya menyalahi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: (a) Undang-Undang; (b) Peraturan Daerah Provinsi; atau (c) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” Problem yuridis kedua adalah kekosongan norma, yaitu berkenaan dengan sanksi pidana. Di samping karena terdapat kesalahan letak pengaturan ketentuan pidana, juga norma sanksi pidana bagi pelanggaran pencatatan perkawinan sangatlah ringan, yaitu Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk umum, atau kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan untuk Pegawai Pencatat. Padahal keberadaan sanksi pidana adalah sangat penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan, sanksi pada umumnya adalah merupakan alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, di samping itu juga fungsi sanksi hukum adalah merupakan konsekwensi hukum bagi seseorang yang melanggar norma. Akibat dari adanya konflik dan kekosongan norma dalam pencatatan perkawinan adalah menimbulkan problem sosiologis, berupa banyaknya masyarakat yang mengabaikan pencatatan perkawinan. Menurut pandangan mereka, mencatatkan perkawinan bukan merupakan suatu keharusan. Sedangkan yang terpenting adalah melakukan perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan. Sebagai bukti adalah bahwa di desa Sinirancang Kota Cirebon penduduknya mayoritas tidak mencatatkan perkawinannya. Dari 2.000 pasangan suami-istri yang terdapat di desa tersebut, terdapat 1.200 tidak mencatatkan perkawinan, yang berarti 60 %. Ternyata probelm yuridis dan sosiologis tersebut menimbulkan problem filosofis, yaitu menimbulkan ketidakadilan bagi wanita (isteri) dan anak. Hal ini dikarenakan perkawinan tidak dicatatkan telah melahirkan beberapa akibat hukum yang menimbulkan korban, berupa ketidakadilan bagi isteri dan anak yang dilahirkan. Penelitian disertasi ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimanakah dasar filosofis dari tindak pidana perkawinan tidak dicatatkan di masa mendatang dalam rangka perlindungan anak dan istri? 2. Bagaimanakah perumusan norma dan sanksi bagi pelaku tindak pidana perkawinan tidak dicatatkan di masa mendatang dalam rangka perlindungan anak dan istri? Metode yang diguanakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Sedangkan kerangka teoritik yang digunakan sebagai pisau analisis adalah (1) teori negara hukum, teori hak asasi manusia, dan teori keadilan sebagai grand theory; (2) teori perlindungan hukum sebagai midle range theory. Dalam hal ini teori perlindungan hukumnya difokuskan pada korban, terutama yang berkenaan dengan anak dan isteri; dan (3) teori kebijakan hukum pidana, teori pemidanaan dan tujuan pidana sebagai aplied theory. Selanjutnya, setelah diperoleh hasil yang kemudian dianalisa dengan teoriteori yang sesuai dengan kebutuhan tema pokok dari penelitian disertasi ini, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa membutuhkan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraannya dengan cara melangsungkan perkawinan, yang sekaligus juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, para pihak yang terkait dengan perkawinan perlu mendapatkan perlindungan demi untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Inilah seharusnya landasan filosofis dari pengaturan hukum perkawinan di Indonesia. Sedangkan dalam Undangundang Perkawinan, landasan filosofisnya adalah Pancasila yang merupakan landasan filosofis bangsa Indonesia, yang terdiri dari lima pasal dan memilik jangkauan dan cakupan yang luas, sehingga menjadi kurang fokus, kurang mengarah, dan kurang jelas. Oleh karena itu, dalam rangka perumusan tindak pidana perkawinan tidak dicatatkan perlu diusulkan konsep dasar-dasar filososfis yang lebih fokus dan detail, berupa perumusan konsideran undangundang perkawinan di masa yang akan datang. Yaitu mengandung asas ketuhanan, asas perlindungan, asas kesejahteraan, asas keadilan dan asas kemanfaatan. 2. Perkawinan tidak dicatatkan telah menimbulkan dampak buruk pada anak yang dilahirkan dan isteri, baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis perkawinan tidak dicatatkan telah melahirkan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dan isteri. Secara filosofis perkawinan tidak dicatatkan, disamping telah menimbulkan ketidakadilan, juga menimbulkan pengabaian tujuan dari perkawinan, yang salah satunya adalah pengabaian mitsaqan ghalidza dari suatu ikatan perkawinan. Secara sosiologis perkawinan tidak dicatatkan telah menimbulkan kerentanan eksploitasi terhadap anak dan isteri sekaligus status sosial mereka. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pembaharuan hukum pidana dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak dan isteri dari perkawinan tidak dicatatkan, maka perlu formulasi norma dan sanksi baru. Letaknya di dalam Undang-undang Perkawinan pada Bab XII-A Ketentuan Pidana Pasal 63A. Konsep rumusannya adalah “Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan oleh Pejabat Pencatat Nikah, diancam dengan pidana ganti rugi atau penjara paling lama lima tahun.” Selanjutnya, dalam penelitian disertasi ini direkomendasikan bahwa: 1. Dengan penelitian ini diharapkan para pengambil kebijakan, terutama para legislator, untuk melakukan kajian yang komprehensip tentang pencatatan perkawinan yang berlaku dalam hukum nasional. 2. Perlu adanya keseragaman putusan dari para hakim bahwa perkawinan tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak sah. 3. Perlu adanya penindakan tegas terhadap pejabat yang berwenang, dalam hal ini Petugas Pencatat Nikah, ketika melakukan tindak pidana ini, dengan memasukkannya sebagai “turut serta” melakukan tindak pidana ini. 4. Perlu adanya perubahan pada Undang-undang Perkawinan, yang dalam hal ini berkenaan dengan pencatatan perkawinan. Bentuknya dengan cara merubah konsideran dan menambahkan pasal yang mengatur tentang tindak pidana perkawinan tidak dicatatkan. Ini dalam rangka perlindungan pada korban perkawinan tidak dicatatkan, terutama isteri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 5. Para sarjana hukum dan penegak hukum supaya memberikan perhatian lebih terhadap hukum pencatatan perkawinan, dikatenakan adanya kesenjangan antara teori dan praktek. Bentuknya dengan melakukan kajian-kajian dan penelitian yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dari berbagai aspek