Pengaturan Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam kerangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan Sumber Daya Manusia yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mempunyai integritas, kemampuan, keahlian dan berkinerja tinggi. Untuk mewujudkan sumber daya aparatur negara yang demikian, maka pemerintah tidak hanya mengangkat PNS tetapi juga mempekerjakan PPPK dengan mekanisme Perjanjian Kerja. Penggunaan PPPK dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia merupakan hal yang baru sehingga membutuhkan suatu pengaturan yang baik, terutama dalam hal perlindungan hukumnya. Karena itu, peneliti tertarik untuk membahas beberapa isu hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum PPPK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam desertasi ini, yaitu 1) Mengapa terjadi kekaburan norma dalam pengaturan perlindungan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ?, 2) Apa implikasi hukumnya dari ketidakjelasan pengaturan perlindungan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dipekerjakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ? dan 3) Bagaimana konstruksi pengaturan perlindungan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan ?. Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan Pendekatan Filsafati, Pendekatan Sejarah, Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum melalui Studi Kepustakaan dengan teknik penelusuran menggunakan teknik Bola Salju. Teknik Analisis Bahan Hukum bersifat Preskriptif, yaitu menganalisis bahan hukum yang terkumpul dengan mengkaitkan kepada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang ada, sehingga diharapkan dapat menemukan apa hukumnya dan bagaimana norma yang seharusnya. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam mencari jawaban dari isu hukum yang diangkat adalah Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum,Teori Kewenangan dan Teori Perundang-undangan, dikaitkan dengan Otonomi Daerah dan Politik Hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama: Kekaburan Norma dalam Pengaturan Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terjadi karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum, pembentuk undang-undang masih menyamakan keberadaan PPPK dengan PNS. Kedua: Implikasi hukum dari ketidakjelasan pengaturan perlindungan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dipekerjakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengakibatkan belum adanya kepastian hukum akan jaminan perlindungan hukum PPPK yang dipekerjakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga: Konstruksi pengaturan perlindungan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan adalah memisahkan keberadaan PPPK dengan PNS, sehingga PPPK menjadi pegawai yang mandiri dan memiliki keahlian serta ketrampilan tertentu melalui pengaturan tata kelola kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis serta melibatkan partisipasi masyarakat. Saran dalam desertasi ini adalah: 1) Kepada Pembentuk Undang-Undang; agar merevisi UU No. 5 Tahun 2014 terutama berkaitan dengan kedudukan, kewenangan dan penyelesaian sengketa PPPK, 2) Kepada Pemerintah; dalam melaksanakan UU No. 5 Tahun 2014, agar menggunakan Penafsiran Sejarah dan Penafsiran Sistematis terhadap norma-norma yang masih kabur berkaitan dengan perlindungan hukum PPP