Eksistensi Otonomi Desa Dan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Penelitian ini membahas tentang otonomi desa yang dikaitkan dengan kedudukan peraturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan masyarakat hukum beserta hak-hak yang melekat di dalamnya mendapat pengakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak tersebut berupa otonomi yang bersifat asli/bawaan dan otonomi pemberian. Otonomi merupakan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwujud otonomi desa. Sebagai perwujudan otonomi, desa dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan mengaturnya dalam aturan yang dimilikinya berupa Peraturan Desa. Peraturan desa jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kedudukannya sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak disebutkan kedudukannya secara hierarki. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi kajian masalahnya adalah: (1) Mengapa desa yang memiliki otonomi asli maupun otonomi pemberian masih diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota?; (2) Dimana kedudukan peraturan desa dalam hierarki perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?; dan (3) Bagaimana formulasi kebijakan dan strategi ideal untuk pengembangan otonomi desa di Indonesia ke depan? Tujuan diadakannya penelitian ini adalah: a. Menganalisis dan menemukan alasan yang menjadi dasar pengaturan otonomi desa yang dilakukan oleh daerah; b. Menganalisis dan menemukan pengaturan otonomi desa dalam hal kedudukan peraturan desa dalam hierarki perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; dan c. Menemukan dan memformulasikan kebijakan dan strategi ideal dalam rangka pengembangan otonomi desa di Indonesia di masa depan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan filosofis, perundang-undangan, konsep, historis dan pendekatan kasus, yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis normatif-preskriptif. Dari analisis yang dilakukan terhadap permasalahan pertama, pengaturan desa berdasarkan ketentuan yang ada menunjukkan bahwa desa hingga saat ini berdasarkan sistem pemerintahan negara Indonesia, terintegrasi ke dalam pemerintahan daerah, sehingga desa merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Analisis terhadap permasalahan kedua, menunjukkan bahwa peraturan desa secara hierarki berada di bawah peraturan daerah kabupaten/kota, yang berarti berada dalam ranah peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Sedangkan analisis terhadap permasalahan ketiga, bahwa kebijakan pengembangan desa ke depan dilakukan dengan menciptakan kemandirian desa melalui program pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya. Dari analisis yang dilakukan maka disimpulkan: (1) Desa masih diatur oleh Daerah, karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun xi 1945, tidak menyebut adanya Desa sebagai wilayah dan pemerintahan yang berdiri sendiri; (2) Kedudukan Peraturan Desa dalam hierarki perundang-undangan adalah berada di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (3) Formulasi kebijakan dan strategi pengembangan otonomi desa dilakukan melalui penciptaan kebijakan yang mengarah pada kemandirian desa. Kata Kunci : Otonomi desa dan kedudukan peraturan desa