Koordinasi Dalam Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Malang

BBPMD Malang dalam usahanya untuk mencapai tujuan perlu ditunjang sarana fisik kantor yang turut memperlancar kegiatan. Penerapan perencanaan yang efektif dan terkoordinasi yang didukung dengan aturan barang yang jelas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan menciptakan pekerjaan dan hasil yang lebih baik. Mengingat pentingnya perencanaan kebutuhan barang milik negara bagi pemerintah serta besarnya pengeluaran negara terkait dengan aset tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara secara profesional, efektif dan mengedepankan aspek-aspek ekonomis agar pengeluaran biaya-biaya dapat tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapan dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja, koordinasi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ada saja hambatan atau masalah yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi dan hambatan-hambatan tersebut harus bisa diminimalkan agar pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara bisa berjalan sesuai dengan rencana. P enelitian berjudul Koordinasi dalam Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di Balai Besar PMD di Malang mengkaji masalah pokok mengenai koordinasi yakni : (1) Bagaimana koordinasi dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh Balai Besar PMD di Malang? (2) Apa hambatan – hambatan yang dihadapi dalam koordinasi perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh Balai Besar PMD di Malang ? Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan, yaitu dari awal Januari 2016 sampai Maret 2016. Tempat penelitian Balai Besar PMD di Malang, Jl. Raya Langsep No.7. Narasumber penelitian ini berjumlah 7 orang terdiri dari Kepala Balai Besar PMD Malang, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Penyusun Program, Penyusun Laporan Keuangan, dan Pengolah Data dan Laporan. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara belum bisa maksimal masih banyak hambatan–hambatan yang ada. Pelaksanaan koordinasi internal vertikal belum berjalan dengan baik, koordinasi internal horizontal berjalan dengan baik, koordinasi internal diagonal berjalan dengan baik, dan koordinasi eksternal berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan yang dialami dalam koordinasi adalah perbedaan sikap dan gaya bekerja, terdapatnya staf pengganti yang masih belum mengerti pekerjaan, overload tugas atau pekerjaan, pencatatan atas jumlah, nilai, dan kondisi barang masih kurang akurat, belum adanya SOP (Standart Operating Procedure). Saran untuk memperbaiki koordinasi perencanaan dalam kebutuhan BMN Balai Besar PMD di Malang yaitu dengan menyamakan sikap dan gaya bekerja, mengikuti diklat atau pelatihan yang berhubungan dengan barang, mendelegasikan tugas dan wewenang yang jelas, mengakuratkan pencatatan atas jumlah, nilai, dan kondisi BMN, dan Membuat Standart Operating Procedure (SOP)