Kisah Di Balik Penundaan Dan Permulaan Implementasi Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Pusat

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai implementasi basis akrual pada akuntansi pemerintah pusat. Secara lebih detil, upaya memahami tersebut dilakukan atas pengambilan keputusan dan penundaan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintah pusat. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memberikan pemahaman dan penafsiran atas beberapa permasalahan pengakuan hak dan kewajiban sebelum dan sesudah penerapan basis akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma interpretif dan perspektif symbolic interactionism yang mengungkapkan interaksi sosial yang diperoleh dan dialami peneliti. Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus yang dimanfaatkan sebagai strategi penelitian dan bersifat instrumental. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hasil pemahaman dan penafsiran yang menarik. Pertama, pengambilan keputusan untuk menerapkan basis akrual tidak lepas dari konsep public choice ory. Hal ini terlihat dari pembahasan RUU Keuangan Negara yang melibatkan partisipan, logrolling, dan rational voter ignorance. Kedua, terjadi kesalahan penundaan penerapan basis akrual dengan menggunakan UU APBN yang bersifat acte condition tidak sesuai dengan UU Keuangan Negara bersifat acte regle. Ketiga, Pemerintah kehilangan hak negara dari PPh Migas karena perbedaan tarif pajak yang digunakan. Beberapa kontraktor membayar PPh migas berdasarkan tarif pajak menurut tax treaty yang lebih rendah daripada tarif menurut kontrak kerjasama. Keempat, akuntansi pemerintah pusat belum sepenuhnya mengungkapkan pengakuan hak kewajiban dan negara dalam PNBP migas karena masih menggunakan asas neto. Pengungkapan PNBP migas dilakukan setelah ada bagi hasil migas antara Pemerintah dan kontraktor sehingga tidak mencerminkan hak dan kewajiban Pemerintah sejak lifting migas. Kelima, terdapat motif utilitas sebagian birokrat dalam pengenaan PBB Migas. Hal ini terlihat dari perhitungan biaya pemungutan yang dapat diperoleh petugas pajak. Keenam, pengakuan Pajak Ditanggung Pemerintah mengandung substansi ketidakadilan dan memberatkan rakyat Indonesia karena menambah mandatory spending yang dibiayai dari utang negara dan pemungutan pajak yang lebih besar. Ketujuh, implementasi basis akrual seharusnya dapat membawa kebaikan yang lebih besar melalui pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik