Sustainable Development in Indonesian Coastal Area

Zona pesisir adalah kawasan transisi antara tanah dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Potensi daerah pesisir diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, perkembangan ekonomi yang cepat dan aktivitas manusia terkait yang memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir menentukan lingkungan wilayah pesisir. Jika diabaikan, itu akan membawa ancaman dalam meningkatnya perusakan ekosistem pesisir. Selain itu, masih ada kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di zona pesisir sering mengakibatkan marginalisasi masyarakat setempat. Berdasarkan kondisi pada masalah daerah pesisir dan kebijakan pengembangan wilayah pesisir, penelitian ini akan menganalisis kinerja daerah pesisir berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Malang. Kinerja pengembangan wilayah pesisir akan diukur dengan Komite United Nation tentang Indikator Pengembangan Berkelanjutan (UN-CSD) tentang Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Tata Kelola. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Malang dan posisi fase. Penelitian ini menggunakan indikator dan metodologi pembangunan berkelanjutan yang telah dikembangkan oleh Komite PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (UN-CSD). Indikatornya adalah: a). Ekonomi: Produk Domestik Regional Bruto, Rasio Populasi Pekerjaan. B). Lingkungan: Wilayah Forrest per daratan, Arable dan Permanen Tanah Tanah, ikan tangkapan tahunan, C). Sosial: Pertumbuhan populasi, tingkat pendidikan menengah dewasa, imunisasi terhadap penyakit masa kecil. dan D). Lembaga Pemerintah: Petugas Pemerintah. Kapasitas, kerugian manusia dan ekonomi karena bahaya alam. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Penelitian ini akan menganalisis indikator. Performa dibandingkan dengan tahun pertama. Kemudian setiap indikator akan dilihat sesuai dengan faktor pengembangan (ekonomi, lingkungan, sosial dan pemerintahan). Dari 2003-2008, agregat wilayah pembangunan area pesisir sebagai berikut: faktor kinerja ekonomi (34,08%), faktor kinerja kelembagaan (30,80%) faktor lingkungan (12,5%) dan faktor sosial (4,6%). Kinerja pengembangan wilayah pesisir adalah 20,49% dan kinerja agregat Kabupaten Malang adalah 19,23%. Itu berarti kinerja pengembangan wilayah pesisir sedikit lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Malang. Wilayah pesisir kabupaten Malang. Kinerja pengembangan dipengaruhi oleh kinerja faktor ekonomi (34,08%) yang didukung oleh PDRB per kapita (66,39%). Kinerja PDRB per kapita didukung oleh kinerja sektor perikanan PDRB (70,68%) dan itu disebabkan oleh peningkatan produksi perikanan dan harga ikan. Menurut definisi fase pembangunan berkelanjutan oleh SAROSA (2005), fase pengembangan wilayah pesisir masih dalam fase I. Ini berarti pembangunan ekonomi masih menjadi prioritas utama yang diikuti oleh pengembangan lingkungan. Pada tahun 2004, pemerintah daerah Kabupaten Malang merespons amandemen hukum pemerintah daerah dengan menggabungkan beberapa lembaga dari 40 menjadi 30 dan Badan Perikanan dan Perikanan dikombinasikan dengan lembaga ternak. Pada tahun 2008, Badan Kelautan dan Perikanan dipisahkan dengan agen ternak sebagai respons dari penerapan Undang-Undang No. 27/2007 tentang pengelolaan zona pantai dan pulau-pulau kecil. Perubahan tampaknya meningkatkan beban kerja Agencys tetapi ketika dipandang sebagai efektivitas dan prinsip-prinsip efisiensi, tindakan tersebut diperlukan. Perubahan tersebut memberi harapan pada hasil layanan yang lebih baik terutama jika diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada. Penelitian ini juga menunjukkan penggunaan metodologi dan indikator UN-SDC dan dapat diterapkan untuk menganalisis kinerja pembangunan berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah di Indonesia. Tentunya ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan dan relevansi data. Dimungkinkan untuk melakukan studi komparatif di berbagai lokasi