Does The Subsidized Rice Program (Raskin) Successfully Alleviate Poverty? (A Case Study In Central Java Province - Indonesia)

Di dalam Garis dengan kekhawatiran global, Indonesia juga memberikan pemberantasan kelaparan dan kemiskinan yang merupakan tujuan teratas dalam MDG sebagai agenda prioritas. Presiden Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono telah meluncurkan Jargon Pro Poor, PRO Pekerjaan dan Pro Pertumbuhan untuk menegaskan komitmennya dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya, Konstitusi 1945 dari Indonesia telah menetapkan gagasan ini Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Akibatnya, negara harus mengambil tanggung jawab utama untuk kesejahteraan masyarakat dan meringankan mereka dari semua jenis ketidaktahuan, keterbelakangan, kemiskinan dan lapar. Oleh karena itu, berbagai Langkah-langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan. Salah satu program terkemuka adalah program beras bersubsidi atau sering disebutkan sebagai Program Raskin (Istilah Indonesia) diluncurkan pada tahun 1998 sebagai respons terhadap krisis multi-dimensi memantulkan tingkat kemiskinan lebih dari 20% populasi pada saat itu. Awalnya, program Raskin ditunjuk untuk menghindari orang miskin dari kelaparan parah dengan memberikan nasi yang sangat murah bagi mereka yang rentan untuk kelaparan, tetapi setelah ekonomi Indonesia tumbuh secara bertahap di awal tahun 2000. Program Raskin dilanjutkan oleh pemerintah sebagai salah satu kemiskinan program pengentasan. Program Raskin dilakukan dengan memberikan subsidi beras untuk orang miskin menurut basis data yang buruk dibangun oleh statistik pusat Agen. Selama implementasinya, program Raskin harus mematuhi enam Presisi (tepat dalam jumlah, tepat dalam kualitas, tepat dalam target, tepat di Harga, tepat dalam waktu dan tepat dalam administrasi) sebagai bimbingannya. Namun, Diduga ada masalah selama implementasinya yang menyakiti Roh untuk meringankan kemiskinan dan kelaparan. Itulah sebabnya kemiskinan dan kelaparan Masih masalah penting yang dihadapi Indonesia. Bahkan, lebih dari 28 juta Orang-orang Indonesia masih berjuang untuk melarikan diri dari perangkap kemiskinan. Sejak meringankan kemiskinan masyarakat adalah tindakan kewajiban bagi pemerintah, maka sarjana seperti Matland mengatakan bahwa pada dasarnya itu adalah program konflik yang rendah, itu berarti semua dari para pihak (politisi, pemerintah, masyarakat, dll) setuju bahwa program tersebut harus dilakukan oleh pemerintah. Namun, itu juga dikategorikan tinggi ambiguitas, menghasilkan tidak hanya dari definisi kemiskinan yang melimpah itu sendiri, Tetapi juga konsep yang tidak jelas untuk mengukur kemiskinan dan cara memeranginya. Memang Program Raskin telah disetujui oleh pihak / aktor yang terlibat, itu berarti Perumusan program dapat diterima oleh mereka. Namun selama itu implementasi, perbedaan perspektif di antara pihak sering memimpin Program gagal mencapai tujuannya, meringankan kemiskinan. Penelitian ini kemudian mencoba untuk mencari tahu masalah seputar implementasi program tersebut, oleh Faktor-faktor pengenal yang mempengaruhi pencapaian program pengentasan kemiskinan Terutama program Raskin di Provinsi Jawa Tengah, salah satu dari tiga terpadat provinsi di Indonesia. Dari wawancara dan data diperoleh selama penelitian ini, itu menunjukkan bahwa enam prinsip (6p) diputuskan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman Implementasi Raskin tidak patuh sepenuhnya. Ada banyak pelanggaran aturan ditemukan. Tidak bertanya-tanya, program Raskin dianggap gagal untuk membantu orang miskin melarikan diri dari kemiskinan mereka. Selain itu, untuk meningkatkan gagasan program, beberapa inovasi dibutuhkan secara kritis seperti mengelola anggaran dan melibatkan komunitas selama pengembangan basis data