Perencanaan Dan Implementasi Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang menjadi latar belakang diadakannya penelitian ini adalah semakin mengemukanya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak dewasa ini yang terjadi di Indonesia. Perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah termasuk pelanggaran terhadap HAM dan bisa mengakibatkan efek yang luas pada masyarakat secara umum. Walaupun sudah ada sosialisasi pencegahan dan juga penanganan, tetapi angka kekerasan di DIY tetap tinggi, bahkan kasus yang terjadi dewasa ini semakin kompleks dan melibatkan lintas daerah. Dengan demikian, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan juga mendeskripsikan: (1). perencanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di DIY; (2). implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA “RDU” DIY; (3). faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA “RDU” DIY. Dalam penulisan tesis ini, peneliti mempergunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumen-dokumen yang ada di lapangan, pengamatan langsung terhadap proses yang terjadi, diolah dan dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: (1).Perencanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di DIY dibagi menjadi perencanaan di DIY secara umum dan perencanaan pada BPPM DIY, dimana dalam perencanaan di tingkat daerah, khususnya dalam urusan perlindungan perempuan dan anak, perencanaan yang dilakukan melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam penyusunan Renstra 2012-2017, belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010. Penyusunan RKA kegiatan P2TPA “RDU”, jika mengacu pada syarat perencanaan yang baik menurut Darwin (2006), maka penyusunan rencana sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, tetapi masih belum mengikuti kaidah koordinasi dan sifat partisipatori; (2).Implementasi rencana perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA “RDU” secara umum sudah berjalan dengan baik; (3). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA “RDU” DIY adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam hal komunikasi, unsur transmisi, kejelasan, serta konsistensi informasi antara pembuat kebijakan (Pemerintah melalui BPPM DIY) dengan implementor, yaitu pengelola P2TPA “RDU” sudah ada, tetapi dalam hal kejelasan informasi masih terdapat permasalahan. Dalam hal komunikasi diantara anggota FPKK maupun komunikasi internal P2TPA “RDU” DIY sudah baik. secara umum SDM, anggaran, dan sarana penunjang lainnya di P2TPA “RDU” sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa sumber daya yang memerlukan peningkatan kualitas. Dalam hal disposisi implementor; niat baik, komitmen, dan kerjasama antar pengurus sudah baik. Hanya saja masih perlu untuk lebih meningkatkan fungsi dari iii jejaring FPKK; Dalam hal struktur birokrasi sudah baik, tetapi belum terdapat petugas yang mengawal kasus korban dari awal sampai akhir. Saran dari peneliti: (1).Dalam hal perencanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di DIY: (a).untuk penyusunan Renstra SKPD pada lima tahun berikutnya dianggarkan dan semua tingkatan pelaksana melaksanakan fungsinya dengan baik; (b).agar setiap bidang di BPPM DIY lebih rapi dan lengkap mengadministrasikan data; (c).Perencanaan dan penganggaran ke depannya, komunikasi dan koordinasi antar stakeholder lebih ditingkatkan lagi. (2).Dalam hal implementasi, Pemerintah Daerah DIY agar membentuk “Rumah Aman” yang berupa shelter untuk melayani korban kekerasan. (3).Dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi: (a).agar pemerintah lebih memberikan penjelasan mengenai arti kata “selesai”-nya kasus yang ditangani di P2TPA “RDU” melalui regulasi yang ada, dan bisa dimasukkan ke dalam SOP P2TPA “RDU” mengenai ketentuan pemulangan korban disesuaikan dengan kondisi yang dialami korban. (b). Adanya peningkatan sarana dan prasarana. (c).Pelatihan SDM bagi pengelola P2TPA “RDU” untuk peningkatan kualitas dalam pelayanan. (d).Perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang kemungkinan P2TPA “RDU” diubah dari bentuk kegiatan menjadi sebuah UPTD atau yang setingkat eselon IV