Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan bagi Pengguna dalam Tindak Pidana Narkotika

Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri pada dasarnya mendapatkan jaminan rehabilitasi sebagaimana yang dimuat dalam tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam Pasal 4 (d) “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika”. yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 54. Akan tetapi dalam ketentuan pidana diancam dengan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127. Fokus penelitian ini dirumuskan dalam rumusan masalah, (1). Apakah sanksi tindakan dapat dijadikan sebagai alternatif sanksi dalam tindak pidana narkotika di Indonesia? (2). Bagaimanakah bentuk sanksi tindakan yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif dalam reformulasi tindak pidana narkotika dimasa mendatang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Kasus (case approach), Pendekatan Konsep (conceptual approach), Pendekatan Perbandingan (comparative approach). Penelitian ini juga menggunakan teori Teori Tujuan Pemidanaan, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Viktimologi, Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dan Teori Keadilan Restorative (Restorative Justice). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi tindakan dapat dijadikan sebagai alternatif sanksi dalam tindak pidana narkotika di indonesia yaitu khusus untuk penyalah guna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan kwalifikasi tindak pidana narkotika yang lain karena posisinya sebagai orang yang sakit yang butuh pengobatan selain sebagai korban. Akan tetapi dalam prakteknya, para penegak hukum baik Penyidik dan Penuntut Umum mendakwa Penyalah Guna bagi diri sendiri tersebut dengan Pasal 111, Pasal 112 dan atau bahkan Pasal 114 karena perbuatan tersebut juga memenuhi unsur “ m emiliki”, “menyim p an”, “meng u asai” dan atau “membeli” dengan ancaman pidana minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara. Bentuk sanksi tindakan yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif dalam reformulasi tindak pidana narkotika dimasa mendatang adalah sesuatu yang sesuai dengan kondisi penyalah guna narkotika sebagai orang yang sakit dan sesuai dengan tujuan pembentukan Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang sekaligus roh dari pembuatan undang-undang tersebut adalah berupa suatu “rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”