Kewenangan TNI Angkatan Laut Selaku Penyidik Tindak Pidana Di Laut Dalam Mengamankan Perairan Indonesia

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak pulau dan laut yang luas tentu banyak pula wilayahnya yang berbatasan dengan negara lain. Hal ini tentunya memerlukan kerjakeras para aparat hukum untuk menjaga kedaulatan negara dan menjaga kemanan laut wilayahnya. Fokus kajian tulisan ini adalah memperhatikan sejauh mana proses penegakkan hukum yang ada di Indonesia khususnya di perairan Indonesia, khusunya menyangkut tugas dan tanggung jawab TNI AL dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dalam mengamankan perairan Indonesia. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak agar kedaulatan dan kemanan laut dapat terjaga maksimal sehingga secara sosiologis kenyamanan masyarakat akan dapat terpenuhi karena laut dapat dikendalikan oleh negara untuk kepentingan rakyatnya dalam melakukan aktifitas melalui perairan laut untuk menunjang perekonomian rakyat. Dengan banyaknya instansi penegak hukum/ tumpah tindih yang memiliki kewenangan hukum dilaut tentu dapat ,menyebabkan kepastian hukum terganggu sehingga pemerintah harus memperbaikinya keberadaannya. Kewenangan TNI AL kurang sesuai dengan peran TNI dalam penegakan hukum di perairan Indonesia, karena adanya kendala yuridis akibat pemberian kewenangan yang dimiliki TNI AL masih bersifat atributif, sehingga tidak dapat melakukan penyidikan pada semua tindak pidana yang terjadi di laut, yang berakibat pula tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Kendala yuridis TNI Angkatan Laut terletak pada ke wenangan yang dimilki oleh TNI AL yang masih bersifat atributif sehingga tidak jelas tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional seperti diamanatkan oleh Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia . Seharusnya TNI AL diberikan kewenangan delegatif oleh UU tersebut berupa kewenangan untuk melakukan proses penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana tertentu yang melalui laut yurisdiksi nasional indonesia. Pemerintah harus segera merevisi pasal 9 huruf (b) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang semula berbunyi TNI Angkatan Laut bertugas ; “Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”, direvisi menjadi “Menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut serta berwenang melakukan proses penyidikan terhadap semua tindak pidana tertentu yang melalui wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”