Application of Kirkpatrick Model to Training Evaluation in Public Management

Lingkungan eksternal sangat mengelola gelombang peningkatan layanan di sektor publik agar lebih efektif dan responsif dalam menyediakan barang dan jasa publik. Untuk mengatasi kebutuhan publik, manajemen publik baru menjadi lebih sering diimplementasikan dalam sistem manajemen publik, termasuk perencanaan, penganggaran, implementasi, dan evaluasi sebagai hubungan yang terhubung dan tidak dapat dipecahkan, untuk mencapai hasil yang sangat baik dari tujuan organisasi. Pretensi untuk mengadopsi mekanisme sektor swasta menginspirasi pemerintah untuk mempertimbangkan jangka waktu evaluasi, karena evaluasi juga merupakan upaya maju di sektor swasta. Evaluasi melibatkan satu set kegiatan yang dibuat untuk memfasilitasi umpan balik, koreksi, mendukung, dan memperluas cara organisasi secara logis sesuai dengan kebijakan dan program yang akan dieksekusi dalam memenuhi harapan masyarakat. Namun, semangat NPM untuk mengadopsi nilai bisnis sektor swasta tidak dapat diimplementasikan secara murni di organisasi sektor publik, karena perbedaan yang jelas di antara mereka. Sementara tujuan sektor swasta semakin memaksimalkan keuntungan, sektor publik berupaya mencapai manfaat sosial, dengan tujuan akhir untuk memastikan kesejahteraan publik menjaga kesehatan ekonomi. Sektor pendidikan sebagai penyedia pengetahuan baru ditegakkan untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Akibatnya, sektor pendidikan harus melakukan evaluasi pada setiap program untuk memastikan bahwa program mereka dapat mengelola peserta pelatihan untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Namun demikian, faktanya menunjukkan bahwa banyak pusat pelatihan tidak berkonsentrasi pada evaluasi presisi program mereka. Ini didorong oleh kesulitan mengukur hasil tak berwujud. Pendekatan yang berbeda dari evaluasi pelatihan ditangkap oleh model Kirkpatrick yang terdiri dari level 1 - reaksi, level 2 - pembelajaran, tingkat 3 - perilaku, dan level 4 - hasil. Level-level itu tidak dapat dilewati di tingkat mana pun untuk mencapai informasi akhir pelatihan eksekusi. Pusat Pelatipan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian - PPMKP (Biro Pelatihan Manajemen Pertanian dan Kepemimpinan) Sebagai pusat pelatihan yang dimiliki oleh Departemen Pertanian Indonesia, juga harus melakukan evaluasi pelatihan untuk memastikan bahwa proses manajemen dilakukan dengan baik dalam memungkinkan organisasi untuk memungkinkan organisasi Berikan layanan pelatihan yang efektif. Meninjau dari sudut pandang model Kirkpatrick, PPMKP telah menerapkan Level 1 dengan mendistribusikan kuesioner dan menaburkan informasi ke dalam laporan pelatihan eksekusi. Mendorong peserta pelatihan untuk menjawab dengan jujur, menentukan standar yang dapat diterima untuk dibandingkan dengan kinerja aktual, dan memperhatikan pengukuran subjek yang akan ditingkatkan dengan PPMKP adalah persyaratan penting untuk mengakui sejauh mana kepuasan peserta pelatihan. Pengukuran level 2 juga dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner lain untuk mendapatkan informasi tentang sejauh mana peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru setelah menghadiri pelatihan. Menentukan indikator penilaian yang terukur, menciptakan pertanyaan praktis, dan mengundang kelompok kontrol dalam pengukuran akan berhasil PPMKP untuk mendapatkan informasi tentang efektivitas pelatihan. Dan kemudian memanfaatkan informasi untuk memutuskan pengulangan, tindak lanjut, dan / atau pembatalan dalam pelatihan di masa depan. Evaluasi pasca pelatihan adalah teknik untuk melakukan level 3. PPMKP mendistribusikan kuesioner kepada peserta pelatihan, superior, dan rekan untuk memperoleh informasi perubahan perilaku peserta pelatihan. Menentukan hasil yang terukur, memilih responden yang sesuai, dan menyatakan tujuan evaluasi akan meningkatkan informasi yang dimaksud. PPMKP cenderung menggabungkan pengukuran perubahan perilaku (level 3) bersama dengan prestasi hasil (level 4) menjadi satu tahap. Untuk melakukan pengukuran yang paling menantang ini, PPMKP harus memperhatikan pemilihan waktu, menentukan indikator kuantitatif, dan mencakup pertanyaan tentang hasil organisasi dan manfaat sosial. Akibatnya, pada saat yang sama, dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, objektif, dan terorganisir, PPMKP akan merangkul dua fungsi evaluasi, tujuan akuntabilitas dan peningkatan manajemen juga