Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Studi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi)

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, memiliki nilai yang strategis, karena selain untuk penanggulangan pengangguran di dalam negeri juga dapat mendatangkan devisa cukup besar bagi negara, diharapkan pemerintah dan swasta (PPTKIS) dapat melakukan penanganan penempatan TKI ke luar negeri yang lebih baik dan profesional, terutama dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif sehingga seluruh permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik serta menyiapkan calon TKI yang sesuai dengan kebutuhan pasar di luar negeri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah (Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya penempatan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya penempatan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, sudah dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Banyuwangi, terutama dalam perekrutan dan pelatihan calon TKI yang dilakukan oleh PPTKIS. Demikian juga dengan pengendalian admintrasi calon TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sudah dilaksanakan dengan baik. Namun untuk perlindungan TKI serta pengawasan terhadap PPTKIS dan TKI, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih belum maksimal. 2. Faktor-faktor yang mendukung adanya anggaran untuk pelatihan bahasa serta undang-undang dan perda provinsi tentang penempatan dan perlindungan TKI. Sedangkan faktor menghambat belum adanya aturan formal kabupaten tentang TKI, terbatasnya petugas funsiongal pengantar kerja, terbatasnya anggaran untuk TKI, belum adanya BLK serta pendidikaan dan ketermpilan TKI masih rendah. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan bahwa: (1). Dengan melaksanakan Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri secara konsekuen, maka perekrutan, pelatihan bahasa dan ketrampilan, pengendalian, perlindungan dan pengawasan yang diberikan kepada para Tenaga Kerja Indonesia akan semakin baik dan maksimal. 2. Dengan adanya faktor-faktor yang mendukung hendaknya lebih dioptimalkan. Sedangka faktor-faktor penghambat, agar segera dicarikan solusi pemecahannya, dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri secara maksimal