Efektivitas Implementasi Rencana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Pedesaan (Studi di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)

Pemberdayaan perempuan menjadi fokus program pemberdayaan salah satunya adalah karena perempuan adalah kelompok termiskin diantara yang miskin. Salah satu upaya pemberdayaan perempuan yang telah banyak dilakukan adalah pengembangan kredit mikro untuk perempuan. Dengan penyediaan kredit mikro bagi perempuan, maka akan membuka jalan bagi perempuan untuk mendapatkan modal sehingga dapat mengembangkan suatu usaha ekonomis yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan keluarga. Dengan mendapat penghasilan sendiri, maka akan lebih meningkatkan derajat, martabat dan harga diri perempuan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) Perencanaan kegiatan SPP dalam mendorong pemberdayaan perempuan; (2) Efektivitas implementasi rencana penggunaan dana SPP oleh anggota; (3) Komponen-komponen keberdayaan perempuan yang tercapai melalui microfinance (SPP); (4) Faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan perempuan melalui kegiatan SPP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data berasal dari informan dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Perencanaan kegiatan SPP yang selalu diarahkan untuk penambahan modal usaha mendorong pemberdayaan ekonomi. (2) Implementasi rencana penggunaan dana SPP oleh anggota baik dari segi input, proses dan output dinilai efektif. (3) Komponen keberdayaan yang terberdayakan melalui kegiatan SPP adalah (a) komponen ekonomi yaitu tercapainya peningkatan penghasilan; (b) komponen sosial dimana para perempuan ini memiliki kebebasan mobilitas, terlibat dalam pembuatan keputusan dalam rumah tangga, serta secara psikologis memiliki keyakinan bahwa mereka dapat meningkatkan kondisi mereka. Namun peran perempuan sebagai penanggung jawab wilayah domestik belum dapat dihapuskan karena sudah menjadi budaya dan perempuan menganggapnya sebagai kodrat; (c) komponen politik yaitu perempuan bebas berkelompok dan berpendapat. (4) Faktor penghambat pemberdayaan melalui SPP antara lain adalah kurangnya monitoring terhadap tujuan program. Penelitian ini memberikan rekomendasi perencanaan pemberdayaan perempuan untuk lebih memperhatikan tercapainya tujuan pemberdayaan dan bukan hanya terlaksananya program secara tepat waktu dan sesuai prosedur, masalah subordinasi perempuan terhadap laki-laki harus lebih mendapat perhatian dengan melakukan sosialisasi masalah pemberdayaan tidak hanya kepada perempuan tetapi juga kepada laki-laki. Untuk lebih memaksimalkan tujuan pemberdayaan, agar disediakan agen-agen pemberdayaan masyarakat di setiap kecamatan untuk memantau proses pemberdayaan, serta dirumuskan suatu cara atau strategi agar pemberdayaan lebih bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat