Implementasi Kebijakan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat : Studi pada Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Balita Gizi Buruk di Kecamatan Kelapa Lima Kota K

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadi dan relatif stagnannya kasus balita gizi buruk di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang padahal program perbaikan gizi masyarakat sudah lama dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimanakah kondisi sumber daya, 2) bagaimanakah proses implementasi, 3) bagaimanakah partisipasi masyarakat dan 4) faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat dalam upaya penanggulangan balita gizi buruk di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis dan mengintrepretasikan : 1) kondisi sumber daya, 2) proses implementasi, 3) partisipasi masyarakat dan 4) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat dalam upaya penanggulangan balita gizi buruk di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif dan lokasi penelitian di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data dari Marshall dan Rossman, sementara pemeriksaan keabsahan data menggunakan kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data dari Lincoln dan Guba serta Patton. Fokus penelitian ini adalah : 1) pengkajian kondisi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran dimana masing-masing ditinjau dari kuantitas dan kualitasnya, 2) pengkajian proses implementasi yang dicermati menurut beberapa elemen proses implementasi, 3) pengkajian partisipasi masyarakat dimana yang dicermati adalah partisipasi orang tua balita, toga, toda dan tomas, LSM, sektor swasta dan kalangan akademisi dan 4) pengkajian faktor pendukung dan penghambat yang meliputi faktor internal dan ekternal pada implementasi kebijakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat dalam upaya penanggulangan balita gizi buruk di Kecamatan Kelapa Lima kota Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) kondisi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran belum mencukupi secara kuantitas dan belum memadai secara kualitas, 2) proses implementasi cenderung berlangsung sentralistik dan belum berjalan efektif karena beberapa elemen proses implementasi belum terwujud sempurna, 3) partisipasi masyarakat baik dari kalangan orang tua balita, toga, toda dan tomas, LSM, sektor swasta dan kalangan akademisi masih rendah dan tidak mudah diperoleh dan 4) terindentifikasi faktor pendukung internal pelaksanaan program yaitu kordinasi dan komunikasi internal cepat dan mudah, tersedianya sarana kendaraan bermotor bagi pelaksana dilapangan, adanya kesamaan persepsi dan sikap pelaksana dan pelaksanaan tanggung jawab yang sudah baik oleh pelaksana serta motivasi dan kepedulian pelaksana dari kalangan kader posyandu yang tinggi ; sementara itu faktor pendukung eksternal pelaksanaan program adalah adanya program NICE yang merupakan bantuan Bank Dunia, adanya bantuan khusus untuk kasus emergency dari pemerintah daerah, adanya kelembagaan masyarakat baru yaitu kelompok gizi masyarakat (KGM) dan kondisi geografis wilayah yang dekat dengan potensi perikanan. Untuk faktor penghambat internal yang teridentifikasi dalam pelaksanaan program adalah : masalah dana yang tidak mencukupi, belum mampunya sektor kesehatan membangun komunikasi dan kordinasi yang efektif dengan lintas sektoral dan sarana prasarana di puskesmas dan posyandu yang kurang memadai. Sedangkan faktor penghambat eksternal pelaksanaan program adalah partisipasi orang tua balita yang rendah, kurangnya pemahaman dan kesadaran orang tua balita, gengsi sosial masyarakat yang tinggi, kurang pedulinya kalangan toga, toda, tomas, sektor swasta terhadap masalah kesehatan masyarakat serta masih sangat terbatasnya keterlibatan sektor sawasta dan kalangan akademisi dalam pelaksanaan program, ego sektoral yang tinggi, belum seriusnya upaya birokrasi kecamatan dan kelurahan menggerakkan partisipasi toga, toda dan tomas serta membangun kerjasama dengan pihak LSM, swasta dan kalangan akademisi, serta kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat yang belum kondusif. Rekomendasi yang diusulkan dalam konteks penelitian ini adalah : 1) pada aras paktis kebijakan, perlu segera mereformulasi kebijakan melalui pengembangan program ; 2) pada aras praktis perlu dilakukan peningkatan supply anggaran dari pemerintah pusat dan propinsi ; penambahan jumlah, pelatihan rutin dan kesempatan pengembangan keprofesian bagi tenaga ahli gizi ; pelatihan, pembinaan dan pendampingan bagi kader posyandu dan anggota KGM ; perbaikan, penambahan dan pengembangan kondisi sarana prasarana di Puskesmas dan Posyandu ; penyiapan unit pelaksana secara berkala ; perancangan strategi pelaksanaan program yang lebih kreatif, inovatif dan adaptif ; pemberian ruang berkreatifitas bagi pelaksana di lapangan ; diperhatikannya kualitas bantuan ; revisi program serta revitalisasi sistem dan sumber daya ; pelaksanaan akuntabilitas program secara menyeluruh ; kerjasama lintas sektoral melalui sinergi program ; penataan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat pendukung program seperti posyandu, PKK, Kelompok Gizi Masyarakat (KGM) dan kelompok-kelompok keagamaan, adat dan kemasyarakatan ; perubahan sikap pemerintah daerah beserta kalangan birokrasinya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat; intervensi pemimpin daerah untuk mewujudkan kerjasama lintas sektoral ; pengembangan strategi pemberdayaan untuk meminimalisasi politik bantuan ; dan partisipasi masyarakat baik dari kalangan orang tua balita, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta dan kalangan akademisi yang aktif dalam mendukung pelaksanaan program, dan 3) pada aras akademis, perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap keterlibatan policy actor dalam proses politik dan kebijakan dalam implementasi kebijakan di daerah