Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pnpm Mandiri Perkotaan (Studi Perpres No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Malang)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakan Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri MP) merupakan program pemerintah dalam upaya melakukan percepatan penanggulangan atau penurunan angka kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Strategi kebijakan nasioanl untuk menanggulagi kemiskinan sebagaimana Peraturan presiden No 15 Tahun 2010 adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Ada 4 strategi yang dilakukan yaitu pertama mengurangi beban warga miskin melalui program-program perlindungan sosial, kedua meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan msyarakat miskin, ketiga mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui program penanaggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil, keempat Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiksinan Melalui program-program rakyat lainnya mendukung penanggulangan kemiskinan. PNPM Mandiri perkotaan menjadi tumpuan dan harapan pemerintah sebagai program unggulan dan andalan dalam mengatasi kemiskinan. Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri perkotaan melibatkan banyak pelaku dan aktor-aktor kebijakan baik dari unsur pemerintah, masyarakat maupun lainya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses komunikasi, sumberdaya, komitmen dan struktur birokasi serta faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi PNPM Mandiri perkotaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan lokus penelitian adalah implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Malang Propinsi Jawa Timur dengan analisis data yang digunakan menggunakan analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PNPM mandiri perkotaan, yang merupakan kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan peraturan presiden No 15 Tahun 2010 dalam pelaksanaan belum berjalan efektif seperti yang diharapkan dan ditemukan beberapa hambatan dan masalah yang menyebabkan pencapaian tujuan program tidak tercapai yang dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, komitmen dan struktur birokrasi