Implementasi Rencana Bidang Pengawasan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Malang)

Implementasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan. Keberhasilan sebuah perencanaan, termasuk perencanaan di bidang pengawasan sangat ditentukan oleh kesuksesan dalam memilih dan melakukan tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi keberhasilan sebuah rencana bidang pengawasan sangat tergantung pada kesuksesan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dan menganalisa (1) implementasi rencana bidang pengawasan di Inspektorat Kabupaten Malang; (2) implikasi dari implementasi rencana bidang pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malang terhadap akuntabilitas SKPD; serta (3) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi rencana bidang pengawasan di Inspektorat Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 68 orang informan, observasi terhadap kegiatan implementasi rencana bidang pengawasan, studi dokumen, studi rekaman arsip dan triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, implementasi rencana bidang pengawasan untuk kegiatan pemeriksaan reguler di Inspektorat Kabupaten Malang masih mempunyai banyak kelemahan karena adanya faktor-faktor penghambat, meski penyusunan rencana bidang pengawasan sudah dilakukan dengan baik tidak hanya oleh perencana melainkan dengan melibatkan perencananya; kedua, meskipun implementasi rencana bidang pengawasan untuk kegiatan pemeriksaan reguler di Inspektorat Kabupaten Malang belum bisa dilaksanakan secara optimal tetapi SKPD yang diperiksa tetap merasakan manfaatnya bahkan pemeriksaan tersebut masih mempunyai implikasi positif terhadap akuntabilitas SKPD, meski dalam kadar yang belum optimal; dan ketiga, faktor pendukung implementasi rencana bidang pengawasan untuk kegiatan pemeriksaan reguler di Inspektorat Kabupaten Malang terdiri dari: posisi Inspektorat sebagai pengawas internal, ketersediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan, aparatur pengawasan yang berpengalaman, ketersediaan sarana dan prasarana serta respon positif dari obyek pemeriksaan. Sedang faktor penghambatnya terdiri dari: kelembagaan Inspektorat yang tidak independen, keterlambatan realisasi anggaran, terbatasnya sarana dan prasarana, belum meratanya kualitas aparatur pengawasan, rasio yang tidak seimbang antara jumlah aparatur pengawasan dengan jumlah obrik yang diperiksa, belum adanya jabatan fungsional, adanya tumpang tindih dengan kegiatan pemeriksaan yang lain, adanya batasan waktu pemeriksaan, kompleksitas temuan hasil pemeriksaan dan kurangnya respon dari obrik yang diperiksa