Pengembangan Sumberdaya Aparatur dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, maka organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah harus disusun kembali disesuaikan dengan urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh pusat maupun yang diterima oleh Daerah. Penyerahan urusan dan kewenangan tersebut oleh pusat telah disertai dengan personil, perlengkapan dan pembiayaannya sehingga mengakibatkan aparat Pemerintah Daerah akan meningkat jumlahnya. Adanya penyerahan urusan dan kewenangan, khususnya urusan Kepegawaian ke daerah sehingga terjadi penambahan atau pengalihan aparatur ke tubuh pemerintah daerah akan membawa akibat terhadap pengembangan aparatur mulai dari masuknya sampai dengan pensiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Rumusan masalahnya adalah : (1) Bagaimana Pengembangan Kemampuan Sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam rangka mendukung implementasi Otonomi Daerah? (2) Apakah manfaat Pengembangan Kemampuan Sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam rangka mendukung implementasi Otonomi Daerah? (3) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan Pengembangan Kemampuan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam rangka mendukung Implementasi Otonomi Daerah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan, menganalisa, aspek-aspek yang berhubungan dengan metode pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan kinerja aparatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah memerlukan aparatur yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan serta sikap prilaku. Pengembangan sumberdaya aparatur harus dilakukan dengan mekanisme atau tahap-tahap agar tujuan aparatur dan organisasi secara keseluruhan dapat tercapai. Pengembangan sumberdaya aparatur merupakan suatu instrumen penting dalam meningkatkan kinerja aparatur. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya aparatur di Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur menggunakan metode On The Job dan metode Off The Job . Penilaian kinerja aparatur dapat dilihat dari aspek kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu dan pengetahuan tentang pekerjaan, serta obyektif. Beberapa saran adalah: (1) program pengembangan telah menampakkan hasil yang menggembirakan namun tetap ditingkatkan secara terus menerus, (2) agar dalam merekrut aparatur lebih menitik beratkan pada sisi motivasi dan mental, (3) penilaian kinerja aparatur harus didasarkan pada obyektivitas, (4) agar pengelola kepegawaian lebih jeli dan cermat dalam menelaah, menafsirkan dan menerapkan PP. No. 99 Tahun 2000, (5) agar pengembangan, pendidikan dan pelatihan tidak terlihat mubazir, terkesan menghabiskan anggaran harus tetap mengacu kepada analisis kebutuhan