Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administ

Latar belakang penelitian ini adalah munculnya kebutuhan pelayanan publik yang balk membuat pemerintah merasa perlu membuat sebuah peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan pemerintah di bawahnya dengan harapan pelayanan publik yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat tersebut, maka pemerintah membuat sebuah kebijakan melalui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Suboh Dan Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari George Edward Ill yang terdiri dari empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Serta mengukur kualitas pelayanan publik pasca penerapan kebijakan PATEN ini menggunakan ciri untuk menentukan kualitas pelayanan publik milik Fandy Tjiptono antara lain Ketepatan waktu pelayanan, Akurasi pelayanan, Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, Kemudahan mendapatkan pelayanan, Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan dan Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain. Model tersebut digunakan untuk mengetahui dan menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan PATEN di Kabupaten Situbondo dan mengukur Kualitas pelayanan publik nya pasca penerapan PATEN tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Dapat diketahui bahwa hash! penelitian ini, yaitu secara umum implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan balk. Aspek komunikasi, sumber daya, dan disposisi telah berhasil dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan PATEN, namun masih terkendala pada sumber daya, yaitu khususnya pada jumlah pegawai dan jumlah komputer yang ada. Kualitas Pelayanan Publik Pasca penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Situbondo pun menjadi semakin balk setelah adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tersebut