Perencanaan Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam E-Procurement (Studi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang)

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-Procurement) merupakan inovasi pemerintah dalam pelayanan publik bertujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa, membutuhkan kapasitas kelembagaan pemerintah yang kuat serta sinergitas seluruh komponen yang terlibat. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan e-Procurement. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, analisa data dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2009), bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa 1). Kondisi kelembagaan LPSE Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung e-Procurement saat ini; 2). Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perencanaan penguatan kelembagaan LPSE dalam mendukung e-Procurement di Kabupaten Malang; dan 3). Memberikan rekomendasi perencanaan penguatan kelembagaan LPSE dalam mendukung e-Procurement yang sesuai di Kabupaten Malang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Penguatan kelembagaan LPSE sangat penting untuk dilakukan, kelembagaan pelayanan e-Procurement yang ideal menjadi unit kerja tersendiri untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja pelayanan, adapun kebijakan yang direkomendasikan adalah penguatan regulasi, pemanfaatan SDM yang tepat, penganggaran yang jelas, dan perencanaan menjadi unit kerja khusus pelayanan e-Procurement dengan Struktur Birokrasi Profesional, yang dapat dilakukan secara bertahap. Perencanaan penguatan kelembagaan LPSE sebaiknya dilakukan melalui kajian maupun studi kelembagaan terlebih dahulu atau bisa dikatakan menggunakan pendekatan teknokratik, dengan melibatkan tim kelembagaan dan dapat melibatkan tenaga ahli