Dimensi Manajerial dan Politik Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Proses persiapan dan persetujuan anggaran sektor publik adalah proses yang rumit karena selain membutuhkan kemampuan manajerial juga kapasitas politik, melaksanakan lobi, membangun koalisi, keahlian untuk bernegosiasi dan memahami prinsip manajemen keuangan publik absolut diperlukan. Penentuan anggaran akhir akan menghambat proses layanan publik, dan kehilangan fungsi anggaran sebagai sopir stimulus ekonomi lokal. Perubahan Undang-Undang Tata Kelola Regional Undang-Undang 32 tahun 2004 menjadi ACT 23 tahun 2014 yang serangkaian sanksi terhadap daerah kepala dan parlemen ketika anggaran terlambat menetapkan pengaruh positif pada persetujuan APBD. Bupati dan sanksi DPRD untuk menjadi area motivator untuk menetapkan anggaran tepat waktu berbeda dari penentuan tahun sebelumnya seringkali terlambat