Dimensi Manajerial Dan Politik Proses Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Perubahan paradigma pemerintahan memberikan dampak besar bagi pemerintah daerah berupa pemberian hak otonomi daerah. Konsekuensi dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pelimpahan kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari urusan pemerintahan harus diatur, direncanakan, disusun, ditetapkan dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Wujud dari proses perencanaan dan penganggaran pada pemerintahan daerah adalah proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD berperan penting bagi pemerintah daerah untuk aktivitas pemerintahan, maka sudah seharusnya APBD dapat disusun , disetujui bersama dan ditetapkan secara tepat waktu sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Namun kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang mengalami keterlambatan dalam menetapkan APBD. Kabupaten Blitar termasuk salah satu pemerintah daerah yang terlambat dalam menetapkan APBD sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, yang mengatur sanksi terhadap aktor utama proses penyusunan dan penetapan APBD yaitu Bupati dan DPRD, penetapan APBD Kabupaten Blitar menjadi tepat waktu. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu : (1) mendeskripsikan dimensi manajerial dan politik dalam proses penyusunan dan penetapan APBD di Kabupaten Blitar, (2) menganalisis permasalahan yang terjadi di Kabupaten Blitar mengapa mengalami keterlambatan dalam menetapkan APBD sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan menjadi tepat waktu setelah terbitnya Undang-Undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan pemilihan informan adalah para pelaku penyusun APBD dengan pertimbangan kompetensinya. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa APBD Kabupaten Blitar secara tahapan dan prosesnya telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih terjadi ketidaktaatan dalam pelaksanaan. Keterlambatan terjadi pada proses penyusunan KUA-PPAS yang berimplikasi pada proses dan tahapan selanjutnya. Beberapa hal yang menjadi penyebab KUA-PPAS tidak segera disepakati adalah adanya konflik kepentingan antara Bupati dan DPRD, belum digunakannya sistem informasi untuk proses penyusunan, serta penerapan sanksi yang kurang tegas. Banyak aktor yang teribat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD apabila dianalisis menggunakan actor network theory (ANT). Lebih lanjut bila dikaitkan dengan teori keagenan maka terjadi konflik kepentingan dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif yang berdampak pada keterlambatan proses penyusunan dan penetapan APBD