Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) (Studi Tentang Implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bu

Erina Saputri, 2013 Program Pascasarjana FIA Universitas Brawijaya Malang. “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Tentang Implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotan (PBB-P2) di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan). Komisi Pembimbing, Ketua Prof.Dr.Abdul Hakim,M.S. Anggota Dr. Irwan Noor, M.A. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis aspek – aspek yang berhubungan dengan: (1) Sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di K ecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, (2) Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, (3) Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, (4) Prosedur Pemungutan PBB-P2 di kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, (5) Faktor Pendukung dan Penghambat Implemntasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Metode penelitian adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumen, serta menggunakan teknik analisa data model interaktif Miles and Huberman (Johnny Saldana,2013). Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Sosialisasi Implementasi pemungutan PBB-P2 dilaksanakan kepada seluruh kelompok kerja, sosialisasi telah dilakukan dengan baik sesuai dengan jadwal, namun tidak ada pelibatan masyarakat dalam sosialisasi ini. (2) Komunikasi dalam implementasi pemungutan PBB-P2 yang dibangun oleh pihak terkait khususnya pelaksana kebijakan belum optimal (3) Ketersediaan SDM yang masih sangat minim baik secara kualitas maupun kuantitas, dan sarana yang dimilikipun sangat terbatas. (4) Prosedur dalam pemungutan PBB-P2 terbagi menjadi tiga yaitu Pembayaran, Pelaporan,Penagihan. Ketiga hal ini telah berjalan dengan optimal,namun pemahaman masyarakat tentang proses pemungutan ini masih sangat minim. (5) Faktor pendukung dalam Implementasi ini adalah adanya program khusus yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Galis ,program tata kelola berbasis data dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, faktor penghambat adalah terbatasya SDM dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu saran dalam penelitian ini adalah (1) melibatkan masyarakat dalam sosialisasi, (2) pembinaan secara berkala dan melakukan pembinaan di bidang IT (3) Penambahan Staf yang memiliki kemampuan dalam pengggunaan IT dan Penambahan serta perbaikan sarana (4) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap program yang dibua