Efektivitas Pelayanan Dan Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Timor Leste)

Pada latar belakang peneletian ini membahas tentang organisasi pemerintah atau birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang merupakan suatu proses atau kegiatan yang bertitik tolak sebagai kepatuhan, prioritas dan ukuran yang tidak terbatas lebih-lebih pada saat ini isu pelayanan publik dianggap sebagai isu yang kompleks dan menjadi perhatian banyak orang. Negara Timor Leste sebagai negara baru pada era millennium mengalami suatu proses perubahan dalam tatanan birokrasi dan sedang mencari metode yang baik dalam menyediakan standar pelayanan yang baik dalam administrasi publik untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Seperti negara baru umumnya, Timor Leste belum memiliki standar pelayanan yang baik dan berkualitas meskipun telah memiliki beberapa pedoman kerja yang menetapkan pedoman kerja dalam menetapkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat. Salah satu tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yakni memberikan pelayanan publik yang baik, berkualitas dan lebih dekat pada masyarakat sebagai penerima layanan. Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, ekonomis, adil dan merata. Selain itu dapat memenuhi tatanan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik ini pada umumnya bisa diterapkan dalam suatu tatanan pemerintahan untuk dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat lebih-lebih pada masyarakat Timor Leste sebagai negara baru. Dari beberapa prinsip di atas, prinsip wawasan ke depan, keterbukaan dan transparansi, tanggung jawab, profesionalisme dan kompentensi, daya tanggap, efisien dan efektif, desentralisasi dan komitmen pada penggurangan kesenjagan merupakan prinsip pelayanan yang baik yang perlu diterapkan dan perlu dimiliki pemerintahan Timor Leste guna menjamin pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. keinginan masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang baik merupakan hak mereka sebagai warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik yang penuh ketulusan dan berintegritas dengan memenuhi unsure: keramahan, kesopanan, perhatian, persahabatan, ketulusan, kejujuran, mempunyai kredibilitas dengan didukung sarana dan prasarana yang baik serta sumber daya manusia yang berkualitas