Perencanaan Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Pajak Reklame Di Kabupaten Malang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dimana PAD diperlukan sebagai penopang pembangunan daerah. Pelayanan publik terutama dalam pelayanan pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat (wajib pajak) dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik, agar pelayanan yang selama ini terlihat berbelit-belit, adanya biaya yang tidak jelas, dan terkadang belum bisa diakses oleh masyarakat menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu inovasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan penggunaan sistem informasi dalam lingkup e-government. Hal ini merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menjawab tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk semakin meningkatkan pelayanannya menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan e-government perlu dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini wajib pajak reklame. Pengembangan e-government perlu dilakukan agar sistem informasi yang telah ada selama ini bisa digunakan secara lebih optimal. Untuk melaksanakannya diperlukan suatu perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini sebagai dasar untuk membuat perencanaan di masa mendatang. Perencanaan tidak terlepas dari faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaanya. Salah satu bentuk pengembangan e-government yang bisa dilakukan dalam menghadapi masalah dalam pelayanan pajak reklame di Kabupaten Malang adalah melakukan pelayanan pajak reklame secara online. Wajib pajak tidak perlu datang ke tempat unit kerja yang berwenang, tidak perlu antri, karena bisa dilakukan dari tempat dimana wajib pajak berada, dan tentu saja pelayanan menjadi lebih mudah, singkat, dan cepat. Dengan pelayanan pajak reklame secara online, bisa menjadi sarana bagi pemerintah dalam mewujudkan good governance melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel