Decentralization And Farmers’ Welfare In Indonesia

Indonesia telah menerapkan desentralisasi sejak tahun 2001, termasuk sektor pertanian. Desentralisasi diharapkan dapat memastikan efisiensi dan efektivitas pembangunan pertanian di tingkat lokal untuk memberikan manfaat maksimal bagi para petani. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam perumusan kebijakan dan pengembangan pertanian. Namun, sektor pertanian menghadapi banyak masalah yang membuat orang yang bekerja di sektor ini umumnya selalu lebih miskin daripada orang yang bekerja di sektor lain. Penelitian ini bertujuan untuk menguji korelasi antara desentralisasi dan kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan data desain kuantitatif dari 2004-2013 dari 32 provinsi Indonesia. Variabel independen adalah Dana Alokasi Umum (DAU), jumlah petugas lapangan pertanian (PPLS) dan sejarah pemilihan lokal, sedangkan variabel dependen adalah persyaratan perdagangan petani (FTT). Hipotesisnya adalah desentralisasi meningkatkan kesejahteraan petani. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 pola FTT: datar, datar-kenaikan-datar dan flatdrease-flat. FTT rata-rata nasional mirip dengan pola datar, dan sebagian besar provinsi Indonesia termasuk dalam jenis pola ini. Perbedaan antara ketiga pola ini berkaitan dengan perbedaan indeks harga yang diterima oleh petani (TI) dan indeks harga yang dibayarkan oleh petani (IB) di setiap provinsi. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa hanya DAU dan jumlah PPL yang mempertahankan korelasi dengan kesejahteraan petani, sedangkan sejarah pemilihan lokal tidak memiliki korelasi. DAU memiliki korelasi positif, sedangkan jumlah ppl memiliki korelasi negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa hanya desentralisasi fiskal yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sedangkan desentralisasi administrasi dan politik tidak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa desentralisasi meningkatkan kesejahteraan petani melalui lebih banyak DAU