Eksistensi Kecamatan di Era Otonomi Daerah dalam Perspektif Administrasi (Studi di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat)

Dari berbagai perubahan yang sangat mendasar terhadap kehadiran otonomi daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Kecamatan yang sebelumnya merupakan kepala wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati/Walikota. Perubahan tersebut ternyata membawa implikasi yang sangat mendasar atau fundamental bagi Camat dan institusi kecamatan itu sendiri. Para Camat merasakan bahwa secara formal (yuridis), kini kewenangan dan kekuasaan mereka sangat berkurang. Selain itu, para camat juga merasa bahwa kewenangan dan fungsi mereka sekarang menjadi kurang jelas. Otoritas Camat berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang sangat terbatas bahkan hanya menjalankan fungsi pelayanan yang lebih bersifat surat rekomendasi atau surat pengantar atau surat keterangan bagi lembaga diatasnya yaitu Bupati/Walikota. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan : (1) Perubahan administratif dan kelembagaan yang terjadi pada kecamatan berdasarkan UU 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, (2) Tugas umum pemerintahan dan kewenangan yang dilimpahkan dan (3) Perubahan Administratif terhadap Kinerja pelayanan di Kantor Kecamatan Pontianak Utara yang meliputi Akuntabilitas, Responsivitas, Efisiensi Pelayanan dan Orientasi pada pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kajian, sumber data berasal dari wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif (Miles and Huberman) yaitu mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan keabsahan data didapat dari derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) kedudukan Kecamatan di Era Otonomi Daerah ini, pada gilirannya membawa terhadap tugas dan wewenang Kecamatan yang meliputi Tugas umum pemerintahan dan kewenangan yang dilimpahkan Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu, susunan dan struktur organisai Kecamatan juga mengalami perubahan yang terdiri dari 1 sekretaris yang membawahi 3 subbagian, 3 seksi wajib dan 2 seksi pilihan sesuai kebutuhan daerah. (2) Secara formal Walikota telah melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat sebagaimana yang diatur dalam PP No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, namun tidak serta merta bisa dilaksanakan karena belum adanya petunjuk pelaksana, tumpah tindih kewenangan dengan dinas daerah ( overlapping ), sehingga menjadikan tugas umum pemerintahan sebagai tugas sebenarnya yang dikerjakan. (3) Kecamatan pada era otonomi daerah ini menjadi organisasi pelayanan public dengan fungsi pelayanan yang minimal. Pelayanan administrasi yang hanya menjadikan Kecamatan sebagai penghubung untuk dilanjutkan ke dinas daerah, dalam bentuk pemberian surat pengantar atau keterangan. Walaupun demikian, Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanannya menunjukkan kinerja yang memuaskan bagi masyarakat