Partisipasi Publik dalam Perencanaan Programa Desenvolvimento Local (Kajian tentang Pelaksanaan Assembleia Local dalam Perencanaan Programa Desenvolvimento Local di Distrik Bobonaro, Timor Leste)

Latar belakang penelitian ini adalah adanya perubahan paradigm pembangunan yang menggabungkan perencanaan top down dan bottom up yang kemudian disebut participatory development . Konsenkuensi logisnya adalah pemerintah dan masyarakat bersama-sama terlibat dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan menikmati hasil pembangunan. Model perencanaan partisipatif dengan menggabungkan antara sistem perencanaan top down dan bottom up dalam programa desenvolvimento local adalah untuk menentukan dan menetapkan dokumen rencana investasi dan anggaran tahunan pemerintah Sub-Distrik dan Distrik Bobonaro, Timor-Leste. Untuk itu perlu adanya partisipasi publik untuk menyepakati dan menetapkan rencana investasi dan anggaran tahunan melalui sebuah ruang publik yaitu dinamakan forum Asembleia Local. Namun dalam proses perencanaan programa desenvolvimento local masih terdapat beberapa persoalan mendasar yang harus segera mendapat perhatian dari semua pihak terutama pemerintah pusat sebagai inisiator lahirnya program ini. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek yang berhubungan dengan : 1) Pelaksanaan Asembleia Local di dalam merencanakan Programa Desenvolvimento Local di Distrik Bobonaro, 2) Partisipasi publik dalam Perencanaan Programa Desenvolvimento Local serta, 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi publik dalam perencanaan Programa Desenvolvimento Local . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan permasalahan apa adanya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pelaksanaan Asembleia Local dalam merencanakan programa Desenvolvimento Local di Distrik Bobonaro secara normatif telah sesuai dengan aturan dan pedoman yang ditetapkan. Secara konseptual pelaksanaan asembleia local di dalam merencanakan programa desenvolvimento local menerapkan sistem perencanaan yang menggabungkan antara sistem top down dan sistem bottom-up . Namun secara hakikat pelaksanaan asembleia local di dalam merencanakan programa desenvolvimento local belum menyentuh pada substansi kebutuhan masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat miskin. Partisipasi publik dalam perencanaan programa desenvolvimento local di Distrik Bobonaro pada tahap jaring aspirasi secara konseptual derajat partisipasi publik dalam mengidentifikasi masalah kebutuhan berada tingkat antara Non participation . Dalam tahap pembuatan perencanaan keterlibatan publik dalam proses pembuatan perencanaan belum menunjukkan adanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah, ketidakseimbangan kualitas dan kuantitas diantara pihak perencana menyebabkan pemerintah lebih dominan dalam proses pembuatan proses perencanaan. Pada tahap pengambilan keputusan menunjukkan para pengambil keputusan kurang mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat miskin sehingga mengurangi esensi dari programa desenvolvimento local itu sendiri. Sedangkan faktor yang mendukung partisipasi publik dalam perencanaan Programa Desenvolvimento Local diantaranya; pertama, adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat untuk menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, kedua, adanya dasar hukum dan pedoman pelaksanaan asembleia local , ketiga, jaminan terlaksananya rencana investasi yang telah disusun. Sedangkan faktor penghambat pertama, tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat masih rendahnya, kedua, masih minimnya sumberdaya manusia yang handal dalam merencanakan program, ketiga, terbatasnya anggaran, keempat, masih lemahnya koordinasi antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan