Lementasimplementasi Praperadilan Untuk Perlindungan Hukum Hakhak Tersangka (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tenggarong)

Pada prinsipnya praperadilan masih relevan dipertahankan dan tidak perlu diganti dengan hakim komisaris. Hanya saja aturan-aturan tentang praperadilan di dalam KUHAP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi supaya jangan menjadi dilema dalam praktik. Adapun yang pertama ialah tentang putusan gugur. Menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa. Benar, bahwa tentang sah-tidaknya penangkapan atau penahanan yang tadinya dimohonkan praperadilan bisa saja diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak menjadi masalah andaikan praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa. Akan tetapi alangkah mubazirnya lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, apabila hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas praperadilan harus dinyatakan gugur. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji tujuan dan filosofis eksistensi praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; serta implementasi praperadilan untuk perlindungan hukum hak-hak tersangka khususnya perlindungan dari upaya paksa. Penelitian tentang implementasi praperadilan untuk perlindungan hukum hak-hak tersangka ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber data utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap. Pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan yuridis sosiologis (socio-logical research). Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, artinya data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas dan kebenaran data dan kemudian diambil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Tujuan dan filosofis eksistensi praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hasil usaha tuntutan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya praperadilan ini tidak lain adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan ini juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya; (2) Titik berat perhatian pemeriksaan praperadilan dimulai untuk menentukan apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai dengan undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan perintah jabatan yang diwenangkan atau tidak. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan kekeliruan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan kerugian dan hak-hak asasi tersangka menjadi kurang terlindungi. Undang-undang telah memberikan beberapa macam kewenangan terhadap praperadilan. Kewenangan-kewenangan praperadilan tersebut adalah sebagai berikut: (a) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, (b) Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan (c) Memeriksa tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi