Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah sebagai Pelapor Tindak Pidana

Masyarakat yang menemukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan UUJN oleh Notaris dapat melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Pengawas Notaris disertai bukti-bukti berupa tulisan. Laporan ini akan diperiksa oleh panitia yang dibentuk Majelis Pengawas Daerah, yaitu Majelis Pemeriksa. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan akan diperiksa kembali oleh Majelis Pemeriksa. Seandainya dalam pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa terdapat unsur dugaan tindak pidana yang dilakukan Notaris, maka MPW berdasarkan Pasal 32 (2) PERMENKUMHAM Nomor: M.02PR.08.10 Tahun 2004 dan KEPMENKUMHAM Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 wajib melaporkannya kepada kepolisian. Sedangkan Pasal 1 (24) KUHAP dan Pasal 108 KUHAP menentukan bahwa laporan hanya dapat disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana dan yang berhak melaporkan tindak pidana adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa pidana. Adapun kewajiban Majelis Pengawas Wilayah dalam melaporkan tindak pidana tidak didasarkan atas undang-undang dan sejatinya tidak mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban tindak pidana. Ketidaksesuaian antara kewajiban melapor Majelis Pengawas Wilayah dengan rumusan KUHAP inilah yang akan diteliti lebih jauh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu dan memahami apakah kewajiban melapor dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris sesuai dengan KUHAP dan tugas Majelis Pengawas Wilayah sebagai pengawas Notaris di bidang Kode Etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, khususnya KUHAP, PERMENKUMHAM Nomor: M.02PR.08.10 Tahun 2004 dan KEMPEMKUMHAM Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Majelis Pengawas Wilayah tidak dapat dikategorikan sebagai pelapor karena dasar kewenangannya adalah PERMEMKUMHAM dan KEPMENKUMHAM bukan berdasarkan undang-undang sebagaimana disebutkan Pasal 1 (24) KUHAP. Selain itu, meskipun Majelis Pengawas Wilayah memiliki kewenangan atas dasar PERMEMKUMHAM dan KEPMENKUMHAM namun kewenangan ini tidak dapat dilaksanakan karena Majelis Pengawas Wilayah bukan yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa pidana, selain itu Majelis Pengawas Wilayah memiliki “koridor”, yaitu Kode Etik Notaris dan UUJN sebagai dasar pemeriksaan, bukan KUHP sehingga tidak dapat mengkualifikasikan apakah tindakan yang dilakukan Notaris termasuk dalam ranah pidana atau bukan. Saran yang diberikan adalah hendaknya ada peninjauan ulang atau perbaikan dalam KUHAP supaya dasar untuk memberikan laporan tidak hanya berdasarkan undang-undang saja. Selain itu, untuk Pasal 32 (2) PERMENKUMHAM Nomor: M.02PR.08.10 Tahun 2004, diperlukan perbaikan atau adanya petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas mengenai pasal ini