Prospek Kewenangan Notaris dalam Perjanjian E-Commerce di Indonesia

Perdagangan secara konvensional maupun modern sangat pesat perkembangannya. Menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang sangat penting, memacu timbulnya konsep baru perdagangan. Perdagangan yang semula face to face mengalami perkembangan menjadi faceless trading dan kontrak elektronik timbul untuk mewadahinya. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis memiliki berbagai macam bentuk diantaranya adalah elektronic commerce atau biasa disebut dengan e-commerce maupun e-com . Perkembangan tersebut tentu akan membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik berkaitan dengan kontrak/perjanjian atau akta lainnya yang tidak berhubungan dengan pertanahan. Permasalahan yang sering timbul dari perjanjian e-commerce yang berkaitan dengan notaris yaitu perkembangan terhadap kewenangan notaris dalam perjanjian e-commerce di Indonesia serta pengaturannya dimasa mendatang. Tujuan penilitian ini untuk mengkaji dan menganalisis prospek kewenangan notaris dalam perjanjian e-commerce di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian: kewenangan notaris Pasal 15 ayat (2) UUJN selaras dengan tanggung jawab penyelenggara sertifikat elektronik atau certification authority sebagai trusted-third party . Sehingga notaris dapat berperan dalam lingkup Certification Authority . Pola Cyber Notary di Indonesia yang menempatkan Notaris sebagai Sub Certification Authority