Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pelanggaran Peraturan Jabatan Notaris Yang Dilakukan Oleh Notaris : Studi Terhadap Pasal 71 Huruf (e) UUJN Pada Majelis Pengawas Daerah Di

Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai pelaksanaan ketentuan pasal 71 Huruf (e) UUJN mengenai kewajiban MPD untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang telah diterimanya yaitu dengan memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh hari) dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris. Penelitian yang dilakukan oleh penulis, dilakukan pada MPD di wilayah propinsi jawa timur yaitu di MPD Notaris kota Malang, MPD Notaris kota Surabaya dan MPD Notaris kota Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan, hambatan serta upaya yang dialami dalam melaksanakan ketentuan pasal 71 Huruf (e) UUJN di kota Malang, kota Surabaya dan kota Kediri. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan ketentuan pasal 71 Huruf (e) UUJN di kota Malang, kota Surabaya dan kota Kediri, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu dengan mempelajari dan menganalisis peraturan yang berlaku serta memperhatikan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yaitu pasal 71 huruf (e) UUJN pada Majelis Pengawas Daerah di kota Malang, kota Surabaya dan kota Kediri, kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa tidak semua ketentuan dalam pasal 71 huruf (e) UUJN dilaksanakan oleh MPD Notaris kota Malang, MPD Notaris kota Surabaya dan MPD Notaris kota Kediri. MPD Notaris kota Malang, MPD Notaris kota Surabaya dan MPD Notaris kota Kediri hanya melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang menjadi terlapor namun tidak menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dan tidak memberikan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris. Hambatan yang dialami oleh MPD Notaris kota Malang, MPD Notaris kota Surabaya dan MPD Notaris kota Kediri dalam melaksanakan ketentuan pasal 71 huruf (e) UUJN serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu prosedur dan substansi