Kedudukan Notaris Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) dapat menimbulkan polemik, terutama menyangkut soal posisi atau kedudukannya. Apakah Notaris tersebut merupakan pegawai negeri sipil ataupun pejabat administrasi negara atau bukan. Hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, Notaris merupakan pejabat umum yang bersifat independen, bukan merupakan pegawai negeri sipil ataupun pejabat administrasi negara