Akibat Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Apabila Debitor Wanprestasi

Pada dasarnya setiap manusia selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal kebutuhan itu beraneka ragam, ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomorduakan, dan ada yang dapat dipenuhi di kemudian hari. Suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Apabila orang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang disebut wanprestasi. Seseorang dalam keadaan wanprestasi dapat diajukan di Pengadilan agar dapat membayar atau melunasi hutangnya. Ketidakmampuan melakukan suatu prestasi atau disebut wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian hutang-piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian. Guna menjamin adanya kepastian hutang piutang dan untuk memudahkan eksekusi jika debitur wanprestasi maka diperlukan suatu akta outentik yang dibuat oleh pejabat umum yaitu Notaris. Akta yang dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur adalah akta pengakuan hutang. Terhadap akta pengakuan hutang, merupakan acesoir terhadap perjanjian pokok yang telah diperjanjikan lebih dulu, akta pengakuan hutang tidak akan muncul sebelum perjanjian pokok hutang piutang ada terlebih dahulu. Akta pengakuan hutang dihadapan notaris dan menjadi kekuatan pembuktian. Akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris akan dikeluarkan salinan aktanya oleh Notaris berupa Grosse akta, Grosse akta dikeluarkan oleh notaris mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris