Analisis Yuridis Kewenangan Notaris dalam Statusnya sebagai Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana, serta akibat hukum bagi notaris yang ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Masalah tersebut berlatar belakang notaris juga manusia yang dapat melakukan kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitasnya. Notaris melakukan kesalahan yang mengarah pada suatu tindak pidana, maka tidak menutup kemungkinan notaris dapat ditetapkan sebagai tersangka bahkan lebih jauh lagi fakta-fakta hukum di muka persidangan telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan notaris, maka terhadapnya dapat dijatuhkan pidana penjara.Tapi dalam hal ini notaris juga butuh perlindungan karena belum tentu notaris yang melakukan kesalahan, bisa juga disebabkan oleh para pihak yang membuat kontrak. Dalam upaya untuk mengetahui permasalahn dalam penulisan ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan tersebut yaitu pelaksanaan perlindungan hukum bagi notaris melalui sidang pemeriksaan terhadap notaris yang menyatakan dia bersalah atau tidak. Status tersangka yang ditetapkan pada seorang notaris belum membawa akibat hukum apapun terhadap kewenangannya dalam membuat akta otentik, karena notaris tersebut masih berwenang untuk membuat akta otentik. Perlu ditanamkan pemahaman dan pengetahuan dari kepolisian tentang kedudukan notaris dalam hukum nasional. Sehingga, pada saat akta notaris terindikasi adanya perbuatan pidana, maka polisi tidak serta merta menjadikan notaris sebagai tersangka sehingga nanti pada proses persidangan notaris mendapat perlindungan hukum. Meskipun status tersangka yang ditetapkan pada seorang notaris belum membawa akibat hukum apapun terhadap kewenangannya, namun hendaknya dibuat suatu peraturan yang tegas bahwa seorang notaris yang berstatus sebagai tersangka dianggap secara otomatis telah mengambil cuti supaya dapat menjalani permasalahan hukum yang sedang dihadapinya