Pertanggung Jawaban Pidana Notaris Atas Dihilangkannya Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris

Penulisan tesis ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana notaris atas dihilangkannya minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai kewajiban notaris membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Ketentuan diatas jelas menyebutkan kewajiban notaris untuk menyimpan akta dalam bentuk minuta. Yang menjadi pertanyaan adalah apabila minuta akta yang wajib disimpan oleh notaris tersebut hilang, berkaitan dengan hal tersebut hingga saat ini UUJN belum mengatur dengan jelas dan tegas khususnya mengenai minuta akta yang hilang karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan, serta kaitannya dengan ketentuan sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut diatas, rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah, apakah notaris yang menghilangkan minuta akta secara sengaja dapat dipertanggung jawabkan secara pidana? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif, yakni teknik penyusunan dalam format uraian kalimat tanpa menggunakan angka, rumus statistik, dan matematik. Hasil pembahasan dari tesis ini yaitu apabila seorang notaris terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menghilangkan minuta akta dapat dikenai sanksi pidana. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN, karena UUJN hanya fokus membahas mengenai sanksi administratif dan perdatanya saja. Sedangkan bentuk pertanggung jawaban secara pidana mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan