Efektivitas Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Dalam Upaya Mewujudkan Notaris Yang Baik : Studi Di Wilayah Maluku Utara

Kehidupan perekonomian dan sosial budaya yang semakin berkembang dalam masyarakat, memegang peranan yang penting terhadap berkembangnya jasa Notaris bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan produk-produk akta dari Notaris. Sebagai pejabat umum, dalam melaksanakan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan Kode Etik yang berlaku baginya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris setelah berlaku Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sehubungan dengan hal itu maka timbul permasalahan Apakah Majelis Pengawas Notaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan perilaku Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (5) UUJN di Wilayah Maluku Utara dan Bagaimana Hambatan atau Kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris di Wilayah Maluku Utara. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum empiris (yuridis-empiris). Lokasi Penelitian di Wilayah Maluku Utara dan responden ditetapkan secara purposive sampling, yaitu 2 (dua) orang anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah Maluku Utara, 6 (enam) orang Notaris yang berada di wilayah Maluku Utara sebagai narasumber. Data yang diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan yaitu dengan cara mewawancarai sejumlah pihak yang terkait. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Dalam hal disuatu wilayah yang daerah-daerah tidak terdapat atau belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah maka yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Majelis Pengawas Wilayah. Termasuk Wewenang dalam Pasal 66 UUJN dijalankan oleh MPW dan Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Maluku Utara masih belum efisien sehingga tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan jabatan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawasan meliputi Kurangnya sosialisasi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UUJN tersebut maupun dalam Peraturan-Peraturan Menteri Hukum dan HAM sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, Wilayah kerja Notaris yang cukup luas diseluruh kabupaten atau kota di Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan, Kesibukan anggota Majelis Pengawas Notaris, Fasilitas sarana dan prasarana pengawasan yang belum ada, khususnya anggaran yang belum memadai, Belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah disetiap kabupaten/kota sehingga semuanya diambil alih oleh Majelis Pengawas Wilayah, Belum terbentuknya Organisasi Ikatan Notaris Indonesia di Wilayah Maluku Utara dan Daerah-Daerah yang ada di Maluku Utara yang merupakan mitra Majelis Pengawas Notaris