Pertimbangan Pembentukan Pengaturan Besaran Minimal Honorarium Notaris dalam Undang–Undang Jabatan Notaris

Profesi notaris sebagai pejabat negara dalam menjalankan jabatannya tidak digaji oleh negara melainkan mendapatkan honorarium dari kliennya diatur didalam Undang-undang No 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penetapan maksimal honorarium Notaris kepada klien berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis dalam Pasal 36 Undang- undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penetapan besaran minimal honorarium seorang Notaris belum ada pedomannya, sehingga sesama profesi notaris tidak memiliki kesamaan dan cenderung ke persaingan yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk medeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium notaris dalam peraturan terkait dengan jabatan notaris di Indonesia, (2) untuk medeskripsikan dan menganalisis formulasi pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang ideal bagi notaris. Maka penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif ( Normatif Legal Research ) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa 1) Undang-undang Jabatan Notaris menentukan besaran maksimal honorarium notaris didasarkan nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris tersebut tidak terdapat tentang pengaturan besaran minimal honorarium notaris, namun diatur dalam dalam Kode Etik Notaris, Pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium Jabatan Notaris tidak didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis, melainkan banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Karena untuk menetukan nominal nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari suatu akta yang dibuatnya tidaklah mudah. Sedangkan 2) formulasi penetapan honorarium bagi notaris yang ideal yaitu Sebaiknya penetapan mengenai honorarium diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada tiap regional masing-masing ditetapkan berdasarkan tarif minimal jasa notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa notaris. Dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa notaris. Perlunya perubahan Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris agar juga menyebutkan penetapan batas minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris, sehingga penetapan organisai profesi jabatan notaris mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris