Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris (

Penulisan tesis ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Permasalahan ini dilatarbelakangi bahwa pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengamanatkan Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga di Organisasi Notaris yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada penegak hukum untuk memeriksa Notaris. Pasal 66 A mengamanatkan agar dibentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM sebagai Peraturan Pelaksana untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 Majelis Kehormatan Notaris dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 menyatakan Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada penegak hukum yaitu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Namun yang terjadi sampai saat ini, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah belum dibentuk. Tahun 2016 ada sekitar 41 Kasus diduga adanya pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta Notaris. Pelanggaran hukum pidana tersebut 80% terjadi di daerah Jakarta. Namun ketika Notaris diperiksa penegak hukum terkendala tidak dapat diperiksa penegak hukum. Dari uraian diatas menimbulkan beberapa pertanyaan, Bagaimana Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan kepada Penegak Hukum ketika Memeriksa Notaris yang diduga Melakukan Pelanggaran Hukum pidana saat menjalankan Jabatannya sebagai Notaris?, Apa hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris?, Bagaimana upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum. Hasil pembahasan dari penelitian tesis ini yaitu Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan kepada Penegak Hukum ketika Memeriksa Notaris yang diduga Melakukan Pelanggaran Hukum pidana saat menjalankan Jabatannya sebagai Notaris sebaiknya tetap berjalan. Dimana Majelis Kehormatan Notaris Pusat mengambil peran kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Agar setiap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau dipanggil Penegak Hukum mendapat perlindungan dan Kepastian Hukum. Disamping itu Notaris terhindar dari.kesewenang-wenangan.aparat.penegak.hukum. Majelis Kehormatan Notaris yang selalu terkendala waktu dalam memberikan persetujuan pemeriksaan terhadap notaris, membentuk majelis pemeriksa dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap notaris yang bermasalah. Upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap notaris, maka Majelis kehormatan notaris melakukan rapat kordinasi setiap 4 (empat) bulan sekali, majelis kehormatan notaris akan membuat perjanjian kerjasama melalui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak penegak hukum