Peranan Foto untuk Memberikan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris

Akta notaris pada hakikatnya memuat kebenaran yang sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka notaris terkadang dipanggil sebagai saksi bahkan tidak jarang notaris dijadikan tersangka sebagai pihak yang ikut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindakan membuat atau memberikan keterangan palsu dalam akta notaris (Pasal 263 KUHAP). Dalam hukum acara pidana, alat bukti akta notaris mempunyai nilai pembuktian bebas atau dengan kata lain, hakim bebas menilai untuk menerima atau menolak. Oleh karena akta notaris dalam hukum acara pidana tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti yang independen, maka dimungkinkan untuk melekatkan alat bukti lain yang berkaitan dengan perkembangan teknologi yakni dokumen elektronik, dalam hal ini foto yang diambil pada saat pembuatan akta notaris tersebut. Pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia masih sangat terbatas. Kendati telah diatur dalam beberapa undang-undang, namun bukti elektronik masih bersifat parsial, sebab bukti elektronik hanya dapat digunakan dalam hukum tertentu. Fenomena yang menarik dalam penelitian ini dikaji dengan penelitian yuridis normatif dan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian terhadap bahan-bahan hukum, akan diuraikan, dideskripsikan secara kwalitatif dan disistemisasi. Bahan hukum diolah secara deduktif, dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari bahan hukum yang ada. Selain itu dalam pengolahan, digunakan pula metode interpretasi gramatikal dan metode interpretasi ekstensif. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan, keberadaan foto dalam pembuatan akta notaris dapat diterima sebagai alat bukti pada proses peradilan pidana, kedudukannya adalah sebagai alat bukti petunjuk, yang berasal dari surat keterangan ahli yang menyatakan bahwa foto tersebut adalah asli tanpa rekayasa. Kemudian, keberadaan foto dalam pembuatan akta notaris dapat memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya. Perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hukum preventif yakni mencegah adanya tuntutan pidana terhadap notaris yang bersangkutan karena para pihak tidak bisa menyangkal ataupun merekayasa kejadian tersebut, dan perlindungan hukum represif yakni foto dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan di persidangan, dalam hal ini berkedudukan sebagai alat bukti petunjuk