Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) terhadap Akta yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Berdasarkan hal tersebut Notaris memiliki kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan Notaris tersebut terkait akta, tempat, waktu, dan para pihak. Sehingga Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, walaupun Notaris tersebut telah berhenti dengan hormat dari jabatannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 65 UUJN. Namun dalam pasal tersebut tidak menentukan secara jelas mengenai pengaturan batasan waktu pertanggung jawaban Notaris yang telah berhenti dengan hormat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana ketidakjelasan pengaturan batasan waktu pertanggungjawaban Notaris yang berhenti dengan hormat (setelah berumur 65 tahun) terhadap akta yang pernah dibuat dalam Pasal 65 UUJN? 2. Bagaimana implikasi hukum dari ketidakjelasan batasan waktu pertanggungjawaban Notaris yang berhenti dengan hormat (setelah berumur 65 tahun) terhadap akta yang pernah dibuat? 3. Bagaimana idealnya batasan waktu pertanggungjawaban Notaris yang berhenti dengan hormat (setelah berumur 65 tahun) terhadap akta yang pernah dibuat? Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori kepastian hukum, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teori tanggung jawab. Kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian, tugas, dan wewenang Notaris; batasan; akta otentik; pengertian implikasi hukum. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif yakni mengkaji norma-norma yang terkait ketidakjelasan batasan waktu pertanggungjawaban Notaris yang telah berhenti dengan hormat (setelah berumur 65 tahun) terhadap akta yang pernah dibuat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah didalam membuat perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar, dan melakukan wawancara dengan Notaris serta pendapat para sarjana. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode intepretasi gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pada Pasal 65 UUJN, jika didasarkan pada teori kepastian hukum bahwa ketentuan tersebut tidak memberikan kejelasan terkait pengaturan batasan waktu pertanggungjawaban Notaris yang telah berhenti menjabat terhadap akta yang pernah dibuat, sebab peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang memberikan kepastian hukum sehingga menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat dicapai salah satunya apabila tersedia aturan yang jelas dan konsisten, namun dalam ketentuan Pasal 65 UUJN ini tidak memberikan kepastian sebab dalam pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai batasan waktu pertanggungjawaban Notaris yang telah berhenti menjabat terhadap akta yang pernah dibuat. Berdasarkan teori keadilan korektif, Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahannya, sehingga pihak yang dirugikan atas adanya kesalahan yang dilakukan Notaris itu dapat memperoleh hak yang seharusnya dimiliki terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Walaupun Notaris tersebut telah berhenti dengan hormat tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Dampak negatifnya adalah Notaris yang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tetap bertanggung jawab jika terjadi permasalahan suatu saat nanti. Dampak positifnya adalah Notar