Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perkara Pidana mengenai Akta yang Diterbitkan

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam praktik banyak ditemukan, akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat akta notaris yang dipalsukan. Dalam hal ini notaris secara sengaja/tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksut dan tujuan untuk menguntungkan penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. Tanggung jawab seorang Notaris dalam mempertanggung jawabkan isi akta yang menimbulkan perkara pidana adalah jika Seorang Notaris dalam pembuatan aktanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dalam hal ini membuat surat palsu yang dapat menerbitkan suatu hak, menerbitkan suatu periktan/perjanjian guna menjadi bukti atas suatu hal dan surat yang diterbitkan seolah-olah asli tidak palsu dan menimbulkan kerugian didalamnya. Sementara hal tersebut dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya. Notaris yang sengaja membuat akta yang menimbulkan perkara pidana dimana perbuatannya memenuhi unsur subyektif dan obyektif Pemalsuan berupa akta otentik yang bekaitan dengan isi dan tandatangan maka harus mempertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 264 ayat 1 angka 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1. Akibat hukum akta yang menimbulkan perkara pidana maka akta tersebut keotentikannya berubah menjadi batal demi hukum. Adapun perjanjian dalam akta tersebut sesuai pasal 1320 dapat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obektifnya yaitu kausa yang tidah halal atau dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian