Akibat Hukum Tentang Kegiatan Publikasi Atau Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung Pada Media Elektronik Di Internet

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris adalah kewenangan atributif, diberikan oleh Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang untuk kemudian disebut UUJN. Segala hal tentang teknis pelaksanaan tugas jabatan Notaris telah tertulis dalam UUJN, yaitu tentang bagaimana Notaris menjalankan kewenangan dan kewajiban sesuai tugas pokoknya, sehingga dapat diartikan bahwa UUJN adalah kodifikasi yang mengatur tentang bagaimana seorang Notaris menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum dan kewenangan – kewenangan lain yang termuat dalam UUJN. Tentang Notaris tidak hanya diatur oleh Undang – Undang Jabatan Notaris, akan tetapi juga diarahkan oleh Kode Etik Notaris sebagai penyeimbang untuk mengatur sikap diri dan tindakan – tindakan Notaris baik pada waktu menjalankan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari – hari. Perbedaan yang paling mendasar antara keduanya adalah akibat jika adanya suatu pelanggaran. Apabila pelanggaran dilakukan terhadap UUJN maka akibatnya berupa sanksi hukum, dan jika dilakukan terhadap Kode Etik maka akibatnya berupa saksi etik. Pada ayat 3 dari Pasal 4 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri dengan cara – cara yang disebutkan pada isi ayat dari pasal tersebut, sehingga sudah jelas apabila hal – hal yang disebutkan merupakan pelanggaran Kode Etik Notaris. Persoalan yang terjadi adalah bagaimana jika upaya publikasi atau promosi diri tersebut dilakukan dengan cara tidak langsung seperti diatas, yaitu dengan mengkamuflase seolah – olah Notaris yang bersangkutan hanya sekedar menuliskan informasi tentang pendapat hukum pada blog di Internet, sehingga muncul permasalahan apakah penulisan nama dan jabatan Notaris pada artikel yang dibuat oleh Notaris yang dipublikasikan di internet termasuk pelanggaran Kode Etik Notaris dan apa akibat hukum bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Notaris dengan cara melakukan publikasi diri di internet. Metode yang digunakan untuk penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji pelanggaran terhadap kodifikasi aturan yang berisi tentang Kode Etik Notaris, pendekatan kasus ( case approach ) untuk mengkaji akibat hukum 1 Mahasiswa,Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. 2 Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 3 Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. v v terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, serta pendekatan konsep (conseptual approach) untuk menghasilkan konsep perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian maka Secara formil tentang tindakan penulisan nama dan Jabatan Notaris berikut tempat kedudukan serta alamat kantornya pada artikel yang dibuat oleh Notaris yang dipublikasikan di Internet apabila dikaitkan dengan isi pasal 4 ayat tentang larangan dalam Kode Etik Notaris menurut penulis secara materil adalah termasuk kegiatan melakukan promosi atau publikasi diri. Akibat hukum bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris adalah berupa sanksi etik, karena ruang lingkup kode etik adalah pada ranah organisasi, sehingga tidak dapat dikenai sanksi hukum seperti apabila seorang Notaris melanggar UUJN, akan tetapi dari pemeriksaan tersebut Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia