Implikasi Yuridis Calon Notaris Magang Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 16 A Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UUJN terdapat penambahan pasal mengenai calon notaris magang, tambahan pasal tersebut yaitu pasal 16A, dalam pasal 16A mengatur tentang kewajiban calon notaris magang yang menyebutkan:(1). Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. (2). Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Namun dalam UUJN tidak mengatur pemberian sanksi yang tega apabila calon Notaris yang sedang magang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga terjadi kekosongan hukum. Dengan demikian, maka muncul permasalahan mengenai apa akibat hukum bagi calon notaris yang magang tidak melaksanakan kewajibannya serta bagaimana konstruksi hukum yang tepat agar calon notaris yang magang dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kemudian terhadap bahan-bahan hukum akan dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari bahan hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi calon notaries magang yang tidak melakukan kewajibanya yaitu, tidak berakibat dijatuhkanya sanksi sebagaimana yang dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan kode etik, melainkan sanksi moral yang akan muncul akibat tidak jujurnya calon notaris magang dan apabila calon notaris yang magang tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh notaris di tempat dia magang dan keterangan yang diperoleh oleh notaris selama dia magang dapat dikenai sanksi pidana yaitu pasal 322 KUHP, Juga dapat dikenai sanksi perdata, apabila ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu pasal 1365 KUHPerdata. Untuk itu maka perlunya melakukan upaya konstruksi hukum yaitu: memasukkan kewajiban dan larangan serta sanksi bagi calon notaries atau notaris magang kedalam bab tersendiri, mempertegas dengan sanksi administratif terhadap para calon notaris magang yang melanggar ketentuan terhadap kewajiban maupun larangan sebagai notaris magang, dan membentuk organ pengawasan bagi calon notaris magang yang berada dibawah koordinasi Majelis Pengawas Notaris