Tanggung Jawab Notaris terhadap Surat Wasiat yang Dibuat di Hadapannya Apabila tidak Sesuai dengan Ketentuan Legitieme Portie

Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan surat wasiat karena Notaris merupakan pejabat umum yang berkuasa, khusus diberi hak untuk membuat akta otentik, dimana peraturan umum menghendaki atau atas kehendak para pihak yang mana tugasnya tidak dapat diserahkan pada orang lain atau pegawai lain, seperti yang disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) UUJN. Kemudian Pasal 876 KUHPerdata menyebutkan bahwa surat wasiat merupakan suatu ketetapan yang dibuat dihadapan Notaris seperti yang dimaksud dalam pasal 938 KUHPerdata disebutkan bahwa “Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi”. Wasiat dilarang memuat suatu ketentuan yang mengakibatkan legitieme portie (bagian mutlak ahli waris) menjadi kurang dari semestinya (pasal 913-924 KUHPerdata). Namun pada kenyataannya banyak Notaris yang tetap membuat surat wasiat dengan melanggar ketentuan legitieme portie tersebut sesuai kehendak dari pembuat wasiat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan: 1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap surat wasiat yang dibuat dihadapannya apabila isinya tidak sesuai dengan legitieme portie (pasal 913-924 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris terkait dengan surat wasiat yang dibuat di hadapannya yang isinya tidak sesuai legitieme portie apabila dituntut oleh ahli waris ( legitimaris )? Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif ( normative legal research ). Dengan metode pendekatan perundang-undangan ( statute aproach ). Kerangka teori yang digunakan adalah teori tanggung jawab dan perlindungan hukum. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap surat wasiat yang dibuat di hadapannya apabila tidak sesuai dengan ketentuan legitieme portie ialah sebatas tanggung jawab terhadap kebenaran formil saja. Mengenai isi surat wasiat yang melanggar legitieme portie merupakan kebenaran materiil bukan menjadi tanggung jawab Notaris karena hal tersebut merupakan kehendak terakhir dari pembuat wasiat, Notaris hanya berwenang untuk memformulasikan kedalam bentuk akta otentik sesuai kehendak pembuat wasiat. Perlindungan hukum bagi Notaris terkait dengan surat wasiat yang dibuat di hadapannya yang isinya tidak sesuai legitieme portie apabila dituntut oleh ahli waris ( legitimaris ) merupakan perlindungan hukum represif berdasarkan pada pasal 66 Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penyidik, Jaksa dan Hakim harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa Notaris terkait tuntutan yang diajukan oleh legitimaris . Perlindungan hukum tersebut sebatas kesalahan formil atas akta yang dibuatnya, bukan materiil atau isi dari surat wasiat yang melanggar ketentuan legitieme portie tersebut