Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam hal pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang- Undang lainnya. Notaris mendapatkan kewenangan secara atribusi dari Negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya, kewenangan tersebut melekat pada jabatan notaris. Dalam melaksanakan tugas serta jabatannya tersebut Notaris pada umumnya dibantu oleh pekerja Notaris. Dalam hal mempersiapkan segala apa yang di butuhkan dalam pembuatan akta otentik. Salah satu dokumen yang harus disiapkan oleh pekerja notaris adalah surat. Pekerja notaris hanya bersifat pembantuan dalam melaksanakan pekerjaanya. Tanggung jawab atas akta otentik tetap menjadi tanggung jawab dari notaris. Apabila pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan cacatnya akta otentik, maka tidak menutup kemungkinan notaris hams mempertanggungjawabakan atas hal tersebut. Pemalsuan surat yang terjadi dapat terjadi karena palsunya isi surat maupun palsunya kewenangan dan isi kewenangan dalam surat tersebut. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Notaris apabila terbukti pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah pidana penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang termuat dalam Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP, serta Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP. Karena Notaris dianggap lalai dalam melaksanakan tugas serta jabatanny