Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Yang Dicatat Dalam Sela-Sela Kosong Di Antara Akta Notaris Yang Telah Dicatat Dalam Buku Daftar Akta Notaris

Tesis ini menganalisa mengenai status hukum dan akibat hukum dari akta notaris yang dicatat alam sela-sela kosong di antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris. Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah yang berawal dari adanya penyimpangan terhadap syarat formil dan materiil dari tata cara atau prosedur pembuatan akta notaris sehingga akta notaris yang seharusnya merupakan akta otentik menjadi akta Antidatir (pengosongan nomor dan tanggal pada akta sehingga nomor dan tanggal pada akta dapat dicantumkan nomor dan tanggal akta yang bukan sebenarnya). Selanjutnya dikaitkan dengan pentingnya akta notaris yang bertujuan untuk digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, namun karena adanya pelanggaran terhadap Pasal 58 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2004 dapat memberikan peluang bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya uang hasil korupsi dibelikan tanah dan rumah di mana nomor dan tanggal akta dalam akta jual beli yang dibuat notaris tidak sesuai dengan tanggal yang sebenarnya, namun diganti dengan tanggal saat orang tersebut belum memiliki jabatan. Dalam hal ini akta yang dibuat notaris mengandung keterangan palsu. Padahal kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang memiliki peranan yang penting dalam pembuatan akta. Peranan tersebut dikarenakan akta-akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan hukum dan akta tersebut juga memiliki akibat hukum bagi para pihak. Bab II menguraikan tinjauan umum mengenai Notaris, Majelis Pengawas Notaris dan Sanksi bagi Notaris. Penguraian tersebut merupakan landasan untuk dapat memahami dan menganalisa pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I. Bab III merupakan pembahasan untuk menjawab permasalahan pertama dari penelitian ini yaitu membahas mengenai status hukum dari akta notaris yang dicatat dalam sela-sela kosong di antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris. Di dalam sub bab membahas mengenai penyebab terdegradasinya kekuatan pembuktian dan penyebab dari batalnya suatu akta notaris, kemudian dibahas mengenai akibat hukum atas akta tersebut bagi notaris dan para pihak dari aspek administrasi, perdata dan pidana. Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari permasalahan yang pertama adalah Status hukum akta yang dicatat dalam sela-sela kosong di antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris akan memiliki penilaian pembuktian sebagai akta di bawah tangan karena tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta dan karena akta tersebut juga mengandung paksaan, ancaman dan penipuan (Pasal 1321 KUH Per) maka menjadi batal demi hukum. Kesimpulan dari permasalahan yang kedua adalah Akibat hukum dari akta notaris yang dicatat dalam sela-sela kosong di antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris adalah adanya sanksi bagi notaris itu sendiri karena secara sengaja ikut membantu dalam memasukkan keterangan palsu dalam akta notaris tersebut sehingga notaris harus mempertanggungjawabkan tindakannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain maupun dikenakan tanggung jawab pidana yaitu Pasal 55 ayat (1) angka 2, Pasal 56 Junto Pasal 264 ayat (1) KUHP, maka notaris akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 8 tahun. Sedangkan orang yang menyuruh untuk memasukkan keterangan palsu akan dikenakan Pasal 266 KUHP yaitu berupa hukuman penjara paling lama 7 tahun. Saran yang diberikan penulis adalah adanya pembaharuan Undang-undang Jabatan Notaris (UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014) yang tidak menimbulkan multi tafsir dan memiliki sanksi yang tegas bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap tugas jabatannya. Sehingga lembaga notaris akan tetap diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk melaksanakan sebagian tugas kekuasaan negara yaitu membuat akta otentik dan adanya sikap yang lebih tegas dari Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran terutama pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta notaris