Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Notaris Pasca Penetapan Pensiun (Studi di Kota Malang)

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa ketika manusia bekerja, ada masa dimana ia harus berhenti karena telah memasuki usia pensiun. Khusus usia pensiun bagi notaris diatur menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 8 ayat (1) dan (2), yang mengatur bahwa notaris pensiun saat berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 tahun. Persoalan kemudian muncul ketika Anthony Saga Widjaja, notaris di Tuban mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal tersebut karena membatasi haknya untuk bekerja dan sejahtera di hari tua, harapannya adalah untuk diberikan perpanjangan usia pensiun agar melebihi 67 tahun. Hal tersebut didukung dengan karakteristik jabatan notaris yang bersifat mandiri sehingga ia tidak digaji dan diberi tunjangan termasuk tunjangan pensiun dari Negara layaknya pejabat lain seperti; hakim, jaksa, dan polisi. Hal ini disayangkan karena pada profesi hukum lain seperti pengacara yang sama-sama berkarakteristik mandiri, tetapi tidak dibatasi usia kerjanya. Selain itu, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kesejahteraan notaris terutama pasca penetapan pensiunnya, dimana kesejahteraan dapat diwujudkan dengan terpenuhinya segala kebutuhan seperti pangan, pekerjaan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang diangkat adalah: 1) Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 8 (1) huruf b UUJN mengenai batas usia pensiun dikaitkan dengan kedudukan notaris yang bersifat mandiri dalam penghasilannya?, 2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi notaris yang telah pensiun dalam hal pemenuhan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya? Jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengacu pada sumber data primer yang terdiri dari penelusuran, wawancara, dan pendokumentasian data di lapangan, dan sumber data sekunder yang terdiri dari data-data yang diambil dari perpustakaan, koran dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi wawancara. Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa penerapan ketentuan Pasal 8 (1) huruf b UUJN mengenai batas usia pensiun dikalangan notaris di Kota Malang menimbulkan pertentangan pendapat, ada yang sepakat namun ada juga yang keberatan untuk diperpanjang melebihi 67 tahun, namun fakta atas keberatan ketentuan Pasal tersebut menunjukkan kurang terpenuhinya asas keadilan terutama atas hak untuk sejahtera; sehingga berpengaruh juga pada asas manfaat dimana belum bisa mewujudkan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi notaris. Berdasarkan itu maka upaya perpanjangan usia pensiun mutlak dilakukan jika ingin meningkatkan kesejahteraan notaris. Perlindungan hukum yang diberikan pada notaris terkait kesejahteraannya pasca pensiun sampai saat ini belum ada serta diatur secara konkrit, baik itu perlindungan dari Negara yang tertuang secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ada, maupun perlindungan dalam kebijakan dan kewenangan organisasi notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya perlindungan yang bisa digunakan untuk menjamin kesejahteraan notaris pasca pensiun hingga saat ini tergantung pada keinginan dan upaya notaris secara pribadi menyiapkan hari tuanya seperti mengikuti program jaminan sosial yang tersedia atau membuka usaha sendiri