Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti otentik. Mengingat luasnya kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada Notaris, untuk itu diperlukan suatu lembaga yang dapat mengawasi tindakan Notaris dalam pelaksanaan kewenangan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangannya tersebut. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap para Notaris adalah agar para Notaris mentaati peraturan-peraturan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang demi menjaga keamanan kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat oleh penguasa bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya. Untuk itu, undang-undang memberi kepercayaan yang besar kepada Notaris guna memikul tanggung jawab yang besar pula berdasarkan hukum dan moral. Peraturan-peraturan tentang pengawasan yang bersifat pemeriksaan protokol sesungguhnya sangat penting untuk menjaga ketertiban dalam pekerjaan Notaris. Hal ini untuk meminimalkan keteledoran Notaris dalam menjalankan jabatannya sehingga tidak mengecewakan dan merugikan masyarakat, seperti membuat akta yang menguntungkan salah satu pihak yang menjadikan akta tersebut dianggap tidak sah, tidak mengecek ulang data klien yang mungkin akan menjadi masalah di kemudian hari, dengan demikian Notaris perlu diawasi. Lembaga yang dimaksud mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Lembaga ini dibentuk oleh Menteri yang kewenangannya didelegasikan untuk mengawasi sekaligus membina Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan kewenangan jabatan Notaris. Meskipun sudah dilakukan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, tidak berarti dalam pelaksanakan tugas dan jabatannya Notaris melakukan pelanggaran terhadap tanggungjawab dan etika profesi Notaris tidak terjadi. Penyebabnya dapat dikatakan bahwa jumlah antara Majelis Pengawas Notaris lebih sedikit dari pada jumlah Notaris dan selain itu juga Notaris tidak berpedoman normatif terhadap UUJN. Pentingnya penelitian ini diharapkan untuk meminimalisir kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya, khususnya kewajiban dalam Pasal 61 UUJN, meskipun di dalam UUJN sendiri belum diatur secara jelas mengenai sanksi apabila melanggar ketentuan pasal 61 UUJN. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 UUJN, harus bertanggungjawab secara mandiri sesuai dengan sumpah jabatannya sebelum diangkat sebagai Notaris atas kelalaian yang dilakukannya terhadap penyampaian salinan laporan daftar akta dan daftar lainnya pada bulan sebelumnya paling lama tanggal 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah, meskipun dalam Pasal 61 UUJN tersebut tidak diatur secara jelas adanya sanksi jika Notaris melanggarnya. Tanggungjawab yang dimaksud adalah tanggungjawab individu Notaris dalam melaksanakan “jabatan/profesi` nya sebagai seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna. Akibat hukum bagi Notaris apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 61 UUJN secara undang-undangnya sesuai dengan UUJN, Notaris tidak dikenakan sanksi secara jelas. Karena dalam pasal 61 UUJN tidak memuat adanya sanksi yang berkenaan dengan apabila Notaris melanggar ketentuan pasal 61 UUJN tersebut